Jakarta, MerdekaNews - Orang Indonesia memang banyak yang kaya-raya, namun banyak pula yang hobi sembunyi dari kewajiban membayar pajak. Nasionalisme mereka perlu dipertanyakan.

Sekitar April 2016, mencuatnya dokumen Panama bertajuk Panama Papers bikin heboh jagad. Pasalnya, dokumen tersebut merupakan bocoran dari kantor firma hukum Mossack Fonseca yang bermarkas di Panama.

Di mana, Mossack Fonseca membantu pendirian 240 ribu perusahaan offshore milik tokoh dunia yang menjadi kliennya. Perusahaan terebut sengaja didirikan di negara dengan pajak rendah, seperti Panama dan British Virgin Islands. Atau disebut negara surganya pajak.

Banyak nama yang masuk dalam Dokumen tersebut, mulai Raja Salman, Presiden Vladimir Putin, hingga pemain sepak bola ternama Lionel Messi.   

Di Indonesia bersih? Ternyata tidak. Ada sejumlah konglomerat besar seperti James Riady (Lippo), Frans Welirang (Indofood). Dari kalangan birokrat, mantan Ketua BPK Harry Azhar Azis, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan sejumlah anggota DPR, tersemat dalam dokumen Panama Papers.

Dengan menjadi klien Mossack maka para pemilik dana tajir, bisa menghindar dari kewajiban pajak yang nilainya lumayan besar. Yang lebih penting lagi, asetnya dijamin aman.

Nah, setelah Panama Papers, dunia kembali dikejutkan dengan munculnya Paradise Papers. Hasil investigasi
International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ), merilis kocek kalangan pengusaha serta penguasa.

Dalam dokumen ini lebih heboh lagi dalam menyebut sejumlah tokoh dunia menyimpan dana besar di negara-negara surganya pajak. Nama-nama yang disebutkan adalah Presiden AS, Donald Trump, Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross dan Ratu Elizabeth di Inggris.

Sedangnya warga negara Indonesia, dua anggota Keluarga Cendana sebutan untuk putra-putri mantan Presiden Soeharto, masuk. Mereka adalah Tommy Soeharto dan Siti Hutami Endang Adiningsih atau Mamiek Soeharto. Selain itu, ada nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo PS.

Dengan memutar dananya di negeri surga pajak, para pemilik dana gede itu, terbebas dari pajak. Karena, duit tersebut tak terlacak.

Padahal, pajak sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan di tanah air. Apalagi, Presiden Joko Widodo perlu dana besar untuk membangun infrastruktur. Kalau infrastruktur mumpuni, maka lebih mudah mendongkrak perekonomian nasional.

Mirisnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tak cepat tanggap. Bocoran Paradise Papers, baru akan dipelajari. "Data dan informasi dari berbagai sumber, termasuk yang terakhir ini, tentu akan kita coba dapatkan secara detail," kata Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP kepada sebuah media portal berita, Jakarta, Senin (6/11/2017).

Hestu bilang, dokumen Paradise Papers perlu ditindaklanjuti sebagai bagian untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Ini antara lain adalah apakah harta sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan atau telah dideklarasikan dalam Tax Amnesty alias Pengampunan Pajak. "Kami tidak dapat menyampaikan ke publik secara spesifik atas wajib pajak tertentu karena rahasia jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU KUP dan Pasal 21 UU Tax Amnesty," ujar Hestu.

Pada dasarnya, imbuh dia, informasi yang berasal dari beberapa dokumen semisal Panama Papers, transfer melalui Standard Chartered Bank beberapa waktu lalu , dan Paradise Papers saat ini, mendahului AEOI atau Pertukaran Informasi Perpajakan Otomatis yang untuk Indonesia akan efektif pada September 2018. "Pada saat AEOI sudah berjalan  efektif nanti, tentunya informasi yang kita terima akan lebih detail, luas dan legitimate," tutur Hestu.

Dari bocornya dua dokumen itu, jelas sekali bahwa warga negara Indonesia banyak yang makmur. Mereka bisa bergelimang harta karena kekayaan alam Indonesia. Atau, pasar Indonesia yang membesarkan bisnis mereka. Namun, giliran kontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara, mereka malah tunggang langgang.