Bandung, MERDEKANEWS - Sungai Citarum masih menjadi perhatian serius. Jokowi juga meminta agar sungai terbesar di Jabar itu tidak dijadikan pembungan limbah pabrik

“Jangan ditunda-tunda lagi, karena Citarum sangat vital bagi hajat hidup masyarakat luas karena merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Provinsi Jawa Barat, ” kata Jokowi.

Presiden menyampaikan perintah itu saat memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Selasa, (16/1), di Graha Wiksa Praniti, Kota Bandung,Jawa Barat.

“Penataan Sungai Citarum akan kita pakai sebagai contoh pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah lain,” ujar Jokowi.

Presiden mematok target, dalam tujuh tahun ke depan Citarum sudah normal. Presiden meminta seluruh jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah bekerjasama. Pengelolaan sungai harus terintegrasi. Mulai dari penyiapan konsep, pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan.

“Kuncinya ada diintegrasi semua kementerian, lembaga, pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Kuncinya hanya di sini,” ungkap mantan gubernur DKI ini.

Presiden tak ingin pencemaran yang saat ini sudah merusak lingkungan di aliran Sungai Citarum terus berlanjut dan membahayakan generasi muda Indonesia. Ia menyatakan, Pemerintah tak akan segan menjatuhkan hukuman tegas bagi para pelaku pencemaran sungai.

“Saya tidak mau Sungai Citarum menjadi tempat pembuangan limbah raksasa bagi pabrik-pabrik yang berlokasi di tepian sungai,” ujar Presiden.

Sungai Citarum sangat vital dan memberikan beragam manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Salah satunya menjadi sumber air minum untuk 27,5 juta penduduk, baik di Jawa Barat maupun DKI Jakarta. Irigasi untuk 420 ribu hektare sawah airnya bersumber dari Sungai Citarum.

“Di aliran sungai ini juga ada tiga PLTA, Saguling, Cirata, dan Jatiluhur yang mampu menghasilkan daya listrik 1.400 MW,” Jokowi menegaskan.