Jakarta, MERDEKANEWS - Satu persatu yang terkait skandal BLBI mulai digilir KPK. Kamis (28/12/2017), giliran Wakil Presiden periode 2009-2014 Boediono.

Boediono menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan. Dia diperiksa sebagai saksi untuk kasus suap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tersangka Syafruddin Arsyad Temengung (SAT).

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan kalau Boediono datang ke KPK sebagai saksi kasus BLBI.

Menurut Agus, Boediono datang atas inisiatifnya sendiri karena tidak bisa hadir dipemeriksaan sebelumnya. Dalam pemeriksaan kali ini KPK juga akan fokus pada jabatan yang diduduki Boediono ketika masih menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) di era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI.

"Tentu terkait dengan jabatan dalam rentang waktu SKL terbit," ucapnya.

Di era kepemimpinan Megawati terdapat pengampunan pengutang di proyek BLBI lewat penerbitan SKL. Sedangkan mekanisme penerbitan SKL yang dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002 saat kepemimpinan Presiden Megawati dan Ketetapan (Tap) MPR Nomor 6 dan 10.

Saat itu Megawati mendapat masukan dari mantan Menteri Keuangan Boediono, Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti, dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi buat menerbitkan SKL.

Diketahui, dalam kasus ini KPK sudah meminta keterangan beberapa mantan pejabat. Mereka adalah Menteri Koordinator Perekonomian pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004 Dorodjatun Kuntjoro Jakti.

Lalu, Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 Rizal Ramli, Menteri Keuangan 1998-1999 Bambang Subiyanto, Menteri Koordinator Perekonomian 1999-2000 dan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) I Putu Gede Ary Suta, eks Kepala Bappenas 2001-2004 Kwik Kian Gie, serta mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (saat ini menjabat Menteri BUMN) Rini Mariani Soemarno.