Jakarta, MERDEKANEWS - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ingin sektor kelistrikan nasional, bisa terus berkembang. Meski sempat terhambat akibat sengkarut regulasi kelistrikan.

"Dunia usaha menilai tahun 2017 merupakan tahun sengkarut regulasi sektor ketenagalistrikan nasional. Hal itu ditandai dengan revisi program 35.000 Megawatt, pembiaran terhadap kebijakan penumpukan utang PLN, regulasi yang acap kali berubah," kata Wakil Ketua Umum BPP Hipmi, Yaser Palito di Jakarta, Jumat (15/12/2017).

Menurut Yaser, akar permasalahan sengkarut tersebut, terletak pada terlalu banyaknya aturan, atau kebijakan baru, isi aturan yang salah, tidak konsisten, serta tidak kondusif bagi dunia usaha dan pengusaha lokal.

Dia mencontohkan, tiga aturan kontroversial yang kemudian memunculkan perlawanan dari pihak swasta, atau independent power producer (IPP). Ketiga beleid yang dimaksud adalah Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2017, Permen ESDM Nomor 45 Tahun 2017, serta Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 yang merupakan hasil revisi kedua Permen ESDM 12/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Selain itu, lanjutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PLN meninjau ulang kontrak Power Purchase Agreement (PPA) dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) swasta yang ada di Jawa.

Yaser juga menyoroti kian kuatnya investasi asing di sektor ketenagalistrikan. Sementara pengusaha lokal semakin dipersulit dengan bermacam-macam aturan.

"Misalnya banyak pengusaha lokal antusias masuk ke Energi Baru Terbarukan. Namun regulasi di sektor energi baru dan terbarukan ini sering sekali berubah-ubah," kata Yaser.

"Kita masih ingat di tahun 2009, Pemerintah menetapkan harga listrik feed in tariff untuk menarik investasi di EBT. Dan sampai sekarang sudah beberapa kali direvisi," imbuh Yaser.

Waketum Hipmi ini mengingatkan, kisruh aturan sektor kelistrikan, menimbulkan ketidakpastian bagi investor.

Sebelumnya, Direktur Center for Strategic Development Studies (CSDS) Mulyanto, mengemukakan, pemerintah dan DPR perlu mencari solusi taktis dan strategis terhadap masalah kelistrikan nasional.

Mulyanto mengingatkan kondisi PLN dinilai sejumlah pihak terancam gagal membayar kewajiban utang korporasi karena pendapatan terus menurun, sementara belanja modal meningkat.

Sementara itu, Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS), Prof Mukhtasor, menyatakan, dalam jangka pendek perlu ditinjau ulang realisasi megaproyek pembangkit 35.000 megawatt. Perlu disesuaikan dengan tingkat konsumsi dan kemampuan penjualan PLN.

Saat ini, dari 35.800 MW yang direncanakan baru 3% pembangkit yang telah beroperasi. Kelebihan pasokan akan terus meningkat pada masa akan datang setelah pembangkit-pembangkit listrik lainnya selesai dibangun.

Kondisi ini, katanya, dapat meningkatkan beban keuangan PLN yang luar biasa tinggi, sedang pendapatannya cenderung stagnan.

Di samping perbaikan tata kelola PLN sebagai BUMN agar bekerja lebih efisien dan produktif, mesti dilakukan perubahan kebijakan alokasi APBN yang selama ini untuk menutup defisit.

#PLN#MenteriJonan#HIPMI#