Jakarta MERDEKANEWS -- Di tengah usaha menata ulang penyaluran LPG 3 kg yang sempat memicu kelangkaan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengaku berencana untuk menertibkan distribusi solar subsidi agar tepat sasaran di masyarakat.
Bahlil menyampaikan rencana tersebut dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar 2025 di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, yang digelar, Sabtu (08/02) kemarin. "Habis ini saya tertibkan lagi, bapak ibu semua. Saya tertibkan lagi adalah BBM, solar," kata Bahlil.
Ia mengakui langkah ini berpotensi menimbulkan polemik, seperti yang terjadi saat pemerintah mengatur distribusi LPG 3 kg. Bahlil menegaskan, dirinya tidak gentar menghadapi kemungkinan perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. "Solar subsidi dipakai untuk industri. Saya tahu ini pemainnya pasti akan ribut lagi, tapi enggak apa-apa," ujar Bahlil.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. "Kita sebagai orang Timur itu sekali layar berkembang, pantang surut untuk balik. Ini untuk kebaikan rakyat, bapak ibu semua," imbuhnya.
Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil juga mendorong kader partainya mendukung kebijakan ini sebagai bagian dari perjuangan memastikan hak rakyat terpenuhi. "Dan inilah kesempatan kita, Partai Golkar, untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak rakyat yang sesungguhnya," ujarnya.
Diketahui sebelumnya, Bahlil coba menata ulang penyaluran gas elpiji 3 kg agar tepat sasaran dan harganya tidak melambung tinggi di masyarakat. Salah satu cara yang diambil yaitu memangkas rantai distribusi penyaluran dengan melarang penjualan di tingkat pengecer per 1 Februari 2025.
Masyarakat yang hendak membeli gas melon harus datang langsung ke pangkalan yang terdaftar resmi. Kebijakan ini membuat masyarakat kesulitan mendapat gas melon dan harus mengantre lama di pangkalan.
Setelah menjadi kekisruhan, Presiden Prabowo Subiato memerintahkan agar elpijji 3 kilogram kembali bisa dijual di pengecer. Kebijakan ini dilakukan sembari bertahap menjadikan para pengecer sebagai subpangkalan agar harganya dapat dikontrol.
