Jakarta, MERDEKANEWS - Kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), wiwiek Sisto Widayat menyatakan keinginan untuk menumbuhkan bank syariah di tanah air.

Wiwiek yang masih menjabat Direktur Eksekutif Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI), Jawa Barat, menyatakan keinginan itu usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper tes) di Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (27/3/2018). “Salah satu upaya kami untuk meningkatkan ekonomi syariah, kami akan mendekati pesantren-pesantren,” kata Wiwiek.

Menurut Wiwiek, apabila pondok pesantren (ponpes) tertarik menggunakan layanan jasa perbankan, semisal simpan-pinjam, menjadi pintu masuk bagi bank syariah. dengan kata lain, pesantren berpotensi besar dalam pembangunan bank syariah di tanah air. “Jangan salah pesantren itu punya potensi yang besar sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di situ,” kata Wiwiek.

Wiwiek bilang, saat ini, jumlah pesantren yang memakai jasa bank syariah masih sangat minim. Lantaran kalangan pondok masih berfikir apabila memakai jasa bank hukumnya haram karena riba. “Jadi harus kami sosialisasikan, harus kami komunikasikan kepada santri apa namanya santriwan dan santriwati bahwa mereka sebetulnya bisa berhubungan dengan perbankan,” kata dia.

Guna mensosialisasikan hal itu, maka pihaknya akan melakukan komunikasi dengan para ulama. Sebab, bila ulama yang jelaskan diyakini akan mudah. “Memiliki kartu transaksi itu bukan suatu yang riba itu yang perlu dilakukan dan ini sudah beberapa kami lakukan dibeberapa tempat. saya punya pengalanan di Sulawesi Selatan, Jawa Barat itu bagaimana mendekati pesantren itu sehingga dia bisa menerina bisa menjadi satu bagian dari Lembaga Keuangan Digital (LKD) itu dia bisa masuk kedalam proses,” ujar Wiwiek.

Mengingatkan kembali, Komisi XI DPR melakukan fit and propert test terhadap 3 kandidat Deputi Gubernur BI yang ditinggalkan Perry Warjiyo. Ketiganya adalah Wiwiek Sisto Widayat, Dody Budi Waluyo dan Doddy Zulverdi. Dengan diantar Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara, ketiganya menjalani proses seleksi yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR, Muhammad Prakosa.