London, MERDEKANEWS -- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bertemu dengan Government Digital Service (GDS) Inggris untuk membahas penguatan layanan digital pelayanan publik yang terintegrasi. Pertemuan turut difasilitasi oleh Tony Blair Institute.
“Pertemuan ini merupakan kesempatan berharga bagi kita untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan guna mengakselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia, mengingat Inggris merupakan salah satu pionir penerapan enterprise architecture layanan digital terintegrasi. Inggris juga termasuk negara terbaik dalam e-Government Development Index di seluruh dunia,” ujar Anas, Jumat (26/5).
Anas menjelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Indonesia memberikan prioritas tinggi dalam penerapan SPBE sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, integrasi, dan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.
GDS sendiri merupakan penyedia platform, produk, dan layanan yang membantu pemerintah Inggris untuk menjadi lebih terhubung, terpercaya, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna (citizen centric). GDS menjadi salah satu tim layanan digital nasional terpusat pertama yang didirikan di dunia dan telah menginspirasi banyak negara untuk melakukan hal yang sama. GDS mampu melakukan koordinasi (orkestrasi) dengan berbagai instansi pemerintah di Inggris
dalam pembentukan layanan digital terpadu.
“Saat ini, Kementerian PANRB sebagai salah satu koordinator penerapan SPBE di Indonesia sedang terus memperkuat integrasi layanan digital bagi masyarakat. Pemerintah Indonesia sedang menginisiasi skema kerja layanan digital yang terpadu, yang tidak lagi terpisah-pisah yang berpotensi menimbulkan kerumitan bagi pengguna,” ujar Anas.
Diskusi dengan tim GDS secara langsung, lanjut Anas, diharapkan bisa mempelajari praktik terbaik, strategi implementasi yang sukses, serta tantangan yang dihadapi selama proses transformasi digital pemerintahan di Inggris.
“Kami meyakini bahwa kolaborasi antar negara dalam bidang digital government akan memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak,” jelasnya.
Anas juga bertemu dengan tim Central Digital and Data Office (CDDO) alias Kantor Pusat Digital dan Data Inggris yang merupakan pusat strategis untuk transformasi digital. CDDO mennadi semacam Project Management Office (PMO) Nasional pada pemerintahan Inggris.
CDDO berfokus pada strategi, standar, dan mekanisme untuk mewujudkan transformasi skala besar yang menghilangkan duplikasi aplikasi dan membentuk layanan digital yang terintegrasi.
“Upaya transformasi layanan digital di Indonesia kini juga terus dilakukan, sesuai arahan Presiden Jokowi. Fokus terpenting adalah bagaimana mengintegrasikan layanan, yang ini terangkum dalam Arsitektur SPBE yang telah ditandatangani dan diperintahkan Presiden Jokowi,” ujar Anas.
