Jakarta, MERDEKANEWS - Pemilu 2024 sebentar lagi digelar, dan Capres-Cawapres akan segera menyampaikan janji politik dan visi misinya kedepan.

"Siaga 98 khawatir akan ada diskontinuitas pembangunan yang dilakukan pemerintahan baru, jika Haluan Negara tidak segera dibahas dan ditetapkan untuk tujuan menyempurnakan dan/atau melengkapi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN," kata Hasanuddin Koordinator Siaga 98 dalam keterangan persnya di Jakarta,Rabu (10/5).

Sebab lanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) atau rencana pembangunan 20 Tahunan dapat diabaikan oleh Calon Presiden- Calon Wakil Presiden terpilih, karena mereka lebih terfokus pada janji politik 5 tahunannya.

"Dan sebagaimana kita ketahui, Capres-Cawapres akan memilih janji politik-Visi dan Misinya dengan pendekatan elektoral atau memberikan janji berbasis dukungan pemilih daripada kepentingan keberlanjutan pembangunan," jelasnya.

Oleh sebab itu, "Siaga 98 berharap kepada Presiden Jokowi-Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk segera membicarakan hal ini dengan Partai Politik pendukung pemerintah. Siaga 98 melihat pertemuan Presiden Jokowi dan Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintahan di Istana Negara minggu lalu, sudah mengarah pada hal ini, dimana yang dibicarakan adalah soal dinamika perekonomian internasional dan kondisi pembangunan nasional," tegasnya.

Dalam akhir keterangan persnya Hasan menyampaikan, "Siaga 98 mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, dan berharap di intensifkan, sehingga rumusan dan prosedur Haluan Negara dapat segera disahkan sebelum masa kampanye Capres-Cawapres Oktober 2024 mendatang."