Jakarta, MERDEKANEWS - Anggota DPRD DKI Jakarta plesiran ke Tokyo, Jepang. Wajah para politisi itu terlihat sumringah sambil berfoto di dekat kereta MRT.

Undangan Japan Internasional Coorperation Agency (JICA) di Tokyo, Jepang tersebut menjelang kereta MRT akan dikirim ke Jakarta.

Mereka yang jalan-jalan ke Jepang yakni pimpinan komisi dan fraksi DPRD DKI lainnya. DPRD mengaku kalau ke Jepang tidak pakai dana APBD melainkan sebagai undangan pihak MRT.

Jika DPRD ke Jepang dibiayai pihak MRT maka para politisi Kebon Sirih itu bisa terjerat gratifikasi. Sebagai pejabat negara harusnya para dewan tidak plesiran dengan biaya pihak kedua atau ketiga.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Riano Ahmad mengatakan mereka diajak melihat kereta mass rapid transit (MRT) yang akan dikirim ke Jakarta.

Riano mengetahui sempat ada perubahan desain lokomotif keretanya. Menurut dia, hal itu tidak masalah selama dilakukan demi kenyamanan dan keamanan. Riano yakin perubahan desain juga dilakukan dengan kajian yang matang.

Meski demikian, ada hal yang berbeda antara operasional MRT di Jepang dan Jakarta nantinya. Riano mengatakan pemerintah Jepang tidak memberi subsidi untuk masyarakatnya. Sementara warga Jakarta mendapat subsidi untuk bisa membeli tiket MRT.

"Yang berbeda dengan kita, tidak ada subsisi untuk penumpang. Kalau kita sangat bijaksana sekali, ada subsidi dari pemerintah atau Pemprov. Di sana banyak yang bisa kami petik lah," ujar Riano.

Selain itu, kata Riano, anggota Dewan juga diajak untuk melihat transit oriented development (TOD) MRT di sana. Riano kagum karena TOD mereka begitu luas dan dibuat tiga lapis. Ada yang untuk penampungan air dan juga untuk jalur MRT itu sendiri.

Riano pergi ke Jepang bersama pimpinan komisi dan fraksi DPRD DKI lainnya. Dia mengatakan perjalanan ini bukan kunjungan kerja yang direncanakan DPRD DKI Jakarta. Melainkan undangan dari JICA.

"Jadi ini tidak sama sekali menggunakan uang APBD. Itu memang kami diundang," ujar Riano.