Jakarta, MERDEKANEWS - Aktivis Jaringan Nusantara Heri Sebayang mempertanyakan sikap dan pendirian Soekarwo atau yang akrab dipanggil Pakde Karwo. Pasalnya, mantan Gubernur Jawa Timur dua periode yang diusung Partai Demokrat itu dinilai justru menghilang saat partainya sedang menghadapi huru-hara politik.
“Di mana posisi Soekarwo (Pakde Karwo) sebagai Wantimpres ketika KSP Moeldoko berupaya membegal Partai Demokrat yang legal pimpinan AHY?” tanya Heri, yang juga aktivis mahasiswa dikutip Rabu (27/4). "Diamnya Pakde Karwo dianggap sebagai pembiaran," gugat Heri.
“Padahal sebagai Wantimpres, harusnya Pakde Karwo berani menyampaikan pada Presiden Jokowi bahwa yang dilakukan oleh KSP Moeldoko melanggar etika politik dan juga melanggar hukum," lanjut Heri.
Heri juga mempertanyakan turunnya perolehan kursi Demokrat pada masa kepemimpinan Pakde Karwo sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim.
Pada masa kepemimpinan Soekarwo sejak 2011, Demokrat Jawa Timur mengalami kemunduran drastis. Perolehan 21 kursi Partai Demokrat di DPR RI dari Jatim tahun 2009, turun drastis menjadi 11 kursi pada tahun 2014, dan turun lagi menjadi tujuh kursi pada tahun 2019.
Ditengah-tengah kemerosotan ini, pada tahun 2019, Soekarwo justru mundur dari Demokrat dan memilih menerima tawaran Istana untuk menjadi Wantimpres.
Pakde Karwo adalah mertua Bayu Airlangga yang beberapa waktu lalu maju bersama Emil Dardak dalam kontestasi pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur dan kalah. Lalu diketahui Bayu mengundurkan diri dari Partai Demokrat. Akankah ia berlabuh di Partaj Nasdem mengikuti jejak ayahnya atau besan Pakde Karwo yang sejak awal memang masuk Nasdem.
