Jakarta, MERDEKANEWS - Tak sedang bercanda, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Suharso Monoarfa menyoroti pertumbuhan utang BUMN yang melesat cepat ketimbang utang swasta. Korban kebijakan Presiden Joko Widodo?
"Kecepatan pertambahan utang itu lebih banyak di BUMN, swasta cenderung flat," kata Suharso saat ditemui di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (15/12/2018).
Pertumbuhan utang swasta yang datar-datar saja ini, dilihat Suharso sebagai tanda kinerja swasta yang kurang bergairah, sehingga pada tahun 2019 diharapkan ada dorongan lebih dari pemerintah kepada pihak swasta agar usahanya bergeliat. "Meskipun tiga, empat bulan terakhir ini sudah mulai ada gejala kenaikan (utang) sedikit dari sektor swasta," ujarnya.
Sebelumnya calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menilai, hutang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, hutang perusahaan plat merah sudah mencapai Rp5.000 triliun.
"Kuncinya BUMN ini kalau bisa digerakan gak akan membebani APBN sekarang utangnya capai Rp5000 triliun sudah di atas 60 persen ini worrying mestinya kita khawatir," kata Sandiaga dalam diskusi yang bertajuk Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Nasional di Hotel Ambara, Jakarta, Rabu (12/12/2018).
Sandi mengamini hal itu tidak akan jadi masalah besar apabila kondisi ekonomi global dan dalam negeri baik-baik saja. Namun apabila ekonomi dalam kondisi tidak menentu, maka utang itu bakal membahayakan BUMN. "Ada yang bilang dianggap dalam batas kewajaran kalau ada eksternal shock gimana," ujar Sandi menegaskan.
Menurut dia, apabila BUMN itu dikelola dengan baik, dan tidak dipakai untuk kepentingan pemerintah, maka kondisinya akan baik-baik saja. "Saya baru pulang dari Sumatera Utara, mengeluh semua sawit jeblok, sawit jeblok maka saya kedepan bumn ini jadi bentng kita dikelola dnegan profesionalisme," ujar dia.
Adapun data Kementerian BUMN dengan komisi VI DPR pada 3 Desember lalu, hingga akhir September 2018, total utang BUMN di Indonesia mencapai Rp 5.271 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp3,311 triliun disumbang dari BUMN sektor keuangan, dengan komponen terbesarnya berupa dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang mencapai 74% dari total utang.
