Jakarta, MERDEKANEWS - Terkait polemik penenggelaman kapal asing pencuri ikan (illegal fishing), Menteri Keuangan Sri Mulyani lebih sepakat dengan Menko Kemaritiman Luhut Pangaribuan. Tak perlu ada penenggalaman kapal lebih baik dijadikan aset negara. 

“Pada dasarnya kalau suatu barang yang diambil alih oleh negara melalui suatu proses hukum yang benar, dia bisa menjadi aset negara. Tentu saja itu bisa dimanfaatkan,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (11/1/2017).

Sri Mulyani memahami adanya dua perspektif yang berbeda dalam menyikapi kebijakan tersebut. Di satu sisi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan penegasan dan penegakkan hukum agar kapal-kapal tersebut mematuhi peraturan dengan tidak menyalahgunankan ijin operasional maupun pengambilan ikan secara ilegal yang merugikan Indonesia.

Di sisi lain, kapal-kapal itu dapat dimanfaatkan sebagai aset negara setelah melalui proses hukum yang berlaku. Namun, Mulyani menyatakan, dua hal yang berbeda itu, bisa dijembatani dengan terus memperbaiki tata kelola dan monitoring agar kapal-kapal tersebut dapat menjadi aset negara.

“Concern atau perhatian dari Bu Susi adalah kapal-kapal ini tidak menyalahgunakan apakah izin, trayek, apakah dari sisi pengambilan ikan atau sumber daya alam Indonesia. Concernnya Bapak Presiden adalah agar mereka itu bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dua hal ini sangat bisa dijembatani dengan terus memperbaiki tata kelola dan monitoring. Kemudian memanfaatkan aset itu pada akhirnya adalah untuk menegakkan tata kelola yang baik,” katanya. 

#SusiPudjiastuti#TenggelamkanKapal#LuhutPandjaitan#SriMulyani#