Jakarta, MERDEKANEWS - Saat bertemu Wapres Jusuf Kalla, di Istana wapres, Jakarta, Jumat (22/12/2017), pengusaha yang tergabung dalam Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) curhat. Apa isinya?

Paul Butarbutar, Kepala Legal METI mengatakan, pengusaha EBT banyak yang mengeluhkan skema BOOT (Build, Own, Operate, Transfer) pembangkit berlanjut.

Skema ini, kata dia, sangat tidak pro investasi. Dikhawatirkan bakal membuyarkan keinginan pemerintahan Joko Widodo dan JK untuk mengembangkan EBT. Terlontar gagasan agar skema ini direvisi atau bahkan dicabut saja.

Sekedar informasi, skema BOOT ini sangat merugikan pengusaha. Lantaran, setelah 30 tahun pembangkit EBT beroperasi, menjadi hak milik pemerintah dalam hal ini PT PLN (Persero).

Selain itu, masih banyak aturan bisnis listrik dari EBT yang merugikan pengusaha. Seperti yang diatur Permen ESDM 50/2017 dan Permen ESDM 10/2017, ada empat hal. Yakni, keseteraan risiko jual beli listrik antara PLN dan IPP, jaminan kehandalan pasokan listrik, jaminan penyediaan listrik dikuasai negara, dan pemenuhan standar Perjanjian Jual Beli Listrik.

Salah satu poin yang paling dominan disampaikan ke Wapres JK, kata Paul, terkait pengalihan pembangkit EBT dari pengusaha ke pemerintah, nilainya bergantung pemerintah. Semisal, pemerintah memungkinkan untuk membeli Pembangkit Listrik Tenaga Surya seharga US$1.000 saja. Padahal, investasi pembangkit lebih besar lagi. Karena mahalnya biaya pembelian solar panel, serta lahan di Pulau Jawa. "Misalnya bangun solar panel di atas lahan 50 hektar di Jawa. Setelah akhir kontrak, hanya dihargai 1.000 dolar AS. Siapa yang mau. Kecuali patokannya harga pasar, baru oke," papar Paul.