Jakarta, MERDEKANEWS - Terkait keputusan Uni Eropa melarang minyak sawit sebagai bahan bakar nabati (BBN/Biofuel), Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan siap berjuang mati-matian. Karena ini menyangkut nasib 17 juta petani sawit.

"Ingat, kita bukan orang bodoh. Kita akan cari cara, jalan keluarnya. Karena masalah ini menyangkut masa depan puluhan juta petani sawit, kita akan berjuang mati-matian. Saya ini bekas tentara," tegas Luhut dalam seminar Pengembangan Industri Sawit untuk Kemandirian Energi di Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Pemerintahan Joko Widodo, kata Luhut, mengambil sikap tegas terhadap UE, sebagai bagian untuk melindungi perekonomian nasional, khususnya kepentingan petani sawit. Di era Jokowi, industri sawit terbukti berhasil menggerus angka kemiskinan di pedesaan. Yang dikombinasikan dengan program dana desa. Capaian ini sejalan dengan 17 poin dalam Sustainabel Development Goals (SDGs) yang diputuskan PBB. "Palm oil sudah memberikan kesejahteraan kepada 20 juta orang rakyat Indonesia. Angka kemiskinan turun dari 10,12 persen pada 2017 menjadi 9 persen pada 2018. Karena didukung program dana desa dan kehadiran perkebunan sawit," kata Luhut.

“Industri sawit menciptakan lapangan kerja di semua tempat seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kalian tahu itu,” imbuh mantan Menteri Perdagangan dan Perindustrian era Presiden Megawati itu.

Luhut menegaskan, pemerintah siap pasang badan demi melindungi petani sawit. Itu sebabnya dibuatlah program peremajaan tanaman bagi petani. “Tujuannya produktivitas petani naik menjadi 7 sampai 8 ton per hektar. Diberikan pupuk dan benih yang benar. Sekarang untuk panen tidak perlu tunggu 5 tahun, bisa 2 tahun menghasilkan,” ujarnya.

“Sekarang negara maju mau tekan kita, saya bilang jangan tekan Indonesia. Kami bisa atur negara ini. Apalagi ini menyangkut petani yang komposisinya 43 perseb dari luas perkebunan sawit di Indonesia,” kata Luhut.

Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), meminta swasembada pangan dan energi, perlu menjadi perhatian pemerintah. Karena semua negara sangat melindungi kepentingan pangan dan energinya.

Hingga sekarang, kata Joko, penggunaan lahan untuk perkebunan sawit seluas 17 juta hektar di seluruh dunia. Jumlah ini masih lebih rendah dari total luas lahan untuk minyak nabati mencapai 278 juta hektar.