Jakarta, MERDEKANEWS -- Komite III DPD RI mempertanyakan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang selama ini kurang mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah. Padahal, PAUD merupakan pendidikan yang fundamental bagi mutu dan kualitas generasi Bangsa Indonesia yang akan datang.

“Pendidikan usia dini sangat penting, namun implementasinya masih saja ditemukan kendala. Seperti mutu, tenaga pendidik, dan biaya operasionalnya,” ucap Ketua Komite III DPD RI Dedi Iskandar Batubara saat Rapat Dengar Pendapat terkait ‘PAUD, Pendidikan Dasar/Menengah’ di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (17/12).

Dedi menyoroti bahwa selama ini tenaga pendidik PAUD banyak yang belum bergelar sarjana. Tercatat dari 552 ribu lebih Paud di Indonesia, yang terkualifikasi sarjana baru 47,9 persen. “Sedangkan 52 persennya masih SMA. Jadi relevansi keilmuan dipertanyakan,” jelas dia.

Pada dasarnya, sambungnya, pembelajaran di PAUD mengajarkan bagaimana seorang anak disiplin, sosialisasi, dan kepribadian. Fakta lainnya, masih terdapat guru yang tidak menerapkan konsep tersebut. “Bahkan pengajar terlalu mendorong anak menguasai membaca dan menulis. Harusnya baca dan menulis di dapat saat sekolah dasar,” kata Dedi.

Senator asal Sumatera Utara itu menambahkan anggaran pemerintahan untuk peningkatan mutu pengajar PAUD juga masih terbatas. Hal itu bisa dilihat dari kesukaran melihat konten berita dalam pemanfaatan teknologi dan informasi. “Pemerintah selama ini kurang memperhatikan mutu pengajar PAUD. Harusnya bisa memanfaatkan teknologi digital saat ini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komite III Ahmad Sadeli Karim menjelaskan bahwa dana desa bisa menjadi solusi bagi mutu dan pengembangan PAUD di daerah-daerah. “Mungkin untuk perbaikan atau pembangunan sekolah bisa dengan dana desa. Tapi untuk pemenuhan tenaga pendidik jelas tidak bisa. Karena pendidik saja kita masih kurang,” tuturnya.

Ahmad Sadeli berharap pemerintah juga bisa memperhatikan Madrasah Diniyah karena di daerah-daerah jumlahnya ribuan. Selama ini, Madrasah Diniyah juga luput dari perhatian bersama sehingga nasibnya lebih parah dari PAUD.

“Madrasah Diniyah sangat banyak, namun tidak diperhatikan oleh pemerintah. Bahkan, gurunya ada yang digaji seratus ribu sebulan. Padahal, Madrasah Diniyah penting bagi moral bangsa yang akan datang,” ulas Ahmad Sadeli.

Dikesempatan yang sama, Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Kemendikbud Harris Iskandar mengatakan perkembangan PAUD di Indonesia sejak 15 tahun belakangan ini sangat luar biasa. Tetapi pihaknya sampai detik ini masih bekerja untuk pemerataan kepada anak-anak Indonesia. “Apalagi kita sedang mengkampanyekan Gerakan PAUD 1 Tahun Pra-SD. Alhamdulilah sambutan masyarakat sangat luar biasa,” paparnya.

Harris menambahkan bahwa pemerintah saat ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,47 triliun untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD tahun depan. Sasaran ini adalah lembaga PAUD yang terdaftar pada Data Pokok PAUD dan Dikmas (Dapodik). “Bantuan ini untuk meningkatkan mutu layanan PAUD kita,” jelasnya.

Haris menjelaskan program PAUD yang berkualitas tidak hanya tugas pemerintah pusat saja. Melainkan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. “Kita telah berkomitmen dalam MDGs. Maka kita harus memberikan kualitas dan mutu yang baik bagi anak-anak Indonesia,” ujar dia.