Jakarta, MerdekaNews - Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis peringkat elektabilitas Partai Golkar berada di peringkat ketiga, dengan 10,9 persen, setelah PDI Perjuangan (23,4 persen) dan Partai Gerindra (13,6 persen).
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan bahwa lemahnya elektabilitas Partai Golkar tersebut disebabkan oleh dua faktor, yakni meningkatnya elektabilitas Partai Gerindra dan adanya persoalan hukum yang menimpa Ketua Umum Setya Novanto.
"Kita tahu (Partai) Golkar sedang mengalami dinamika cukup kencang di internalnya, yakni ketua umumnya sedang mengalami persoalan hukum. Itu menjadi faktor tren Golkar saat ini cenderung turun, namun itu bukan satu-satunya penyebab," kata Hanta dalam rilis survei Evaluasi Pemerintahan Jokowi-JK: Meneropong Peta Elektoral 2019 dikutip Senin (27/11/2017).
Selain kedua faktor itu, Hanta menilai implementasi dukungan Partai Golkar kepada Presiden Joko Widodo belum terealisasi sehingga partai berlambang pohon beringin itu belum mendapatkan insentif elektoral dari Jokowi.
Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan rendahnya angka elektabilitas partai tersebut tidak mengagetkan karena sudah diprediksi oleh internal partai, menyusul adanya persoalan hukum yang menimpa Ketua Umum Setya Novanto.
Guna memperbaiki angka elektabilitas dan mengembalikan kepercayaan publik, Nurdin mengatakan pihaknya akan segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk merombak kepengurusan partai sehingga mesin politik partai dapat kembali berjalan normal.
"Tidak ada pilihan selain Partai Golkar harus melakukan konsolidasi organisasi, artinya harus Munaslub dan melahirkan pemimpin baru. Sehingga, dengan demikian, kita bisa meningkatkan kinerja partai, baik itu kerja politik, sosial maupun kemasyarakatan," kata Nurdin.
Pelaksanaan Munaslub Partai Golkar akan dijadwalkan setelah menunggu keputusan hasil sidang pra-peradilan yang diajukan Setya Novanto, yang rencananya berlangsung pada Kamis, 30 November.
"Partai Golkar itu ada tata cara, ada aturan AD/ART, sehingga saya pikir paling cepat Munaslub ini bisa kami lakukan pada pertengahan Januari 2018," ujarnya.
