Jakarta, MerdekaNews - Lembaga survei nasional Poltracking memasukkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan yang bukan politikus sebagai kandidat calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 walau dengan elektabilitas rendah.

"Nama Budi Gunawan masuk bursa cawapres yang mampu melewati elektabilitas beberapa tokoh politik yang sudah lama berkecimpung," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha dikutip Senin (27/11/2017).

Hanta menyebutkan nama Gatot Nurmantyo menduduki posisi pertama sebagai kandidat cawapres dengan elektabilitas 13,7 persen disusul Agus Harimurti Yudhoyono 13,2 persen dan Anies Baswedan 13,2 persen.

Beberapa nama lainnya yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (3,5 persen), Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (2,8 persen), Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan (2 persen), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (1,8 persen) dan Menko PMK Puan Maharani (1,2 persen).

Poltracking juga menggelar survei terhadap calon presiden periode 8-15 November 2017 dengan jumlah responden sebanyak 2.400 orang dan tingkat margin error sebesar dua persen, serta tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Hasilnya, Joko Widodo menempati posisi pertama sebesar 41,5 persen, Prabowo Subianto (18,2 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (3,9 persen), Gatot Nurmantyo (3,1 persen), Anies Baswedan (3 persen), Budi Gunawan (0,3 persen), Zulkifli Hasan (0,2 persen) dan Puan Maharani (0,1 persen).

Poltracking menganalisa kinerja pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla menunjukkan 70 persen menyatakan puas, 17,6 persen tidak puas dan 11,9 persen tidak tahu.

Survei lainnya tingkat pemilih terhadap partai politik jika Pemilihan Legislatif dilakukan pada Minggu (26/11) maka PDI Perjuangan meraih 23,4 persen, Gerindra (13,6 persen), Golkar (10,9 persen), PKB (5,1 persen), Demokrat (4,2 persen), NasDem (3 persen), PKS (2,6 persen), PAN (2,1 persen), PPP (2,1 persen), Perindo (1,3 persen), Hanura (0,7 persen), PSI (0,7 persen) dan PBB (0,2 persen).

Sementara survei terhadap permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Indonesia yakni harga kebutuhan bahan pokok (44,9 persen), kesulitan lapangan kerja (22,1 persen), biaya pengobatan mahal (7,8 persen), biaya pendidikan (6,5 persen) dan sarana transportasi yang tidak memadai (4,6 persen).