Jakarta, MERDEKANEWS - Setalah kepala dinas dan walikota, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali cuci gudang. Anies mendepak Satya Heragandhi dari posisi Direktur Utama PT Jakarta Propertindo atau Jakpro.

Pencopotan Satya dilakukan hanya 40 hari menjelang Asian Games 2018 padahal BUMD itu memegang peranan penting dalam perhelatan tersebut.  

Anies memberhentikan Satya melalui Badan Pembinaan BUMD (BP-BUMD) DKI Jakarta, Selasa, 10 Juli 2018.

Satya membenarkan adanya rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB) yang menggeser posisinya sebagai dirut.

"Iya betul, per hari ini. Ada RUPS LB, tadi yang memutuskan Pak Yuri (Yurianto, Kepala BP BUMD DKI)," katanya, Selasa.

Meski telah dipecat Anies, Satya tetap memegang komitmen melakukan transisi kerja kepada Direktur Utama Jakpro yang baru, Dwi Wahyu Darwoto.

Saat ini, Jakpro memiliki tiga pekerjaan besar, yaitu menyelesaikan dan mengoperasikan kereta ringan (light rail transit/LRT), arena balap sepeda Velodrome, dan arena berkuda Equestrian untuk Asian Games. Pesta olahraga itu akan berlangsung pada 18 Agustus 2018.

"Per hari ini sudah dilakukan transisi. Saya memberikan personal commitment membantu proyek LRT berjalan untuk Asian Games," kata Satya.

Satya mengaku belum memikirkan opsi karier yang akan dipilih setelah tak menjabat lagi sebagai Dirut Jakpro. Fokusnya saat ini menyelesaikan semua pekerjaan yang sudah ditugaskan Pemerintah Provinsi DKI.

"Setelah beres semua, baru saya exercising my options. Terima kasih atas dukungannya selama ini," ujar Satya.

Dalam RUPS LB, Anies menunjuk Dwi Wahyu Daryoto sebagai Direktur Utama PT Jakpro dan Daryanto sebagai Komisaris PT Jakarta Propertindo.

Keduanya menggantikan posisi Satya Heragandhi untuk posisi direktur utama dan Jimmy Siswanto sebagai Komisaris PT Jakarta Propertindo.

Satya Heragandhi adalah orang yang dipilih oleh Ahok untuk menjadi orang nomor satu di PT Jakarta Propertindo pada April 2016. Sebelum memimpin BUMD DKI itu, Satya adalah Direktur Utama PT Sanggar Sarana Baja.

"Iya saya pilih Gandhi. Dia sekarang pegang anak usaha Trakindo, tetapi dulu pernah di PT Kereta Api Indonesia dan GE," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Selasa, 5 April 2016.

Menurut Ahok pada saat itu, nama Satya memang tak populer. Namun Satya memiliki pengalaman terkait seluk-beluk perkeretaapian sesuai dengan rencana DKI membangun LRT.

Ketua Panitia Seleksi (pansel)  BUMD DKI sekaligus Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Irham Dilmy mengatakan pergantian tersebut sudah melalui proses tes kelayakan yang dimulai sejak pertengahan Maret lalu.

Pansel itu terdiri dari lima orang anggota antara lain dirinya (merangkap ketua), Kepala BP-BUMD Yurianto (sekretaris), Zaki Baridwan (guru besar UGM), Adnan Pandu Praja (mantan komisioner KPK) serta Maruli Gultom (mantan Presiden Direktur Astra Agro Lestari TBK).

"Pasti (sudah melalui fit and proper test) dan harus demikian," ungkapnya, Selasa (10/7/2018).

Irham membeberkan alasan pemilihan Daryoto sebagai pimpinan di Jakpro meskipun core bisnis Pertamina dan BUMD DKI tersebut jauh berbeda.

Meski Daryoto hanya sebentar di Pertamina, dia menilai banyak capaian yang dihasilkan. Menurutnya, Daryoto memahami dunia bisnis luar dalam karena lama di dunia konsultan internasional, yaitu Pricewaterhouse Coopers.

"Keahlian dalam manajemen transformasi menjadi kelebihan utamanya," jelas Irham.

Dia mengatakan proses seleksi "bos" BUMD DKI tak berhenti di Jakpro. Justru, pansel saat ini tengah menyelesaikan fit and proper test yang hasilnya bakal diajukan kepada Anies.

Irham memberi bocoran perusahaan daerah lain yang kemungkinan akan mengalami perombakan.

"Semua masih dalam proses, ada Bank DKI, PD Pasar Jaya, Kawasan Berikat Nusantara, dan PDAM Jaya," ucapnya.

Apa Kabar Lahan Thamrin?

Perombakan direksi Bank DKI sudah di depan mata. Perombakan lantaran banyaknya persoalan di bank milik Pemprov DKI Jakarta itu.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perneha mencatat adanya aset lahan seluas 6.000 meter persegi di Jalan MH Thamrin yang diduga bermasalah.

Bahkan BPK pernah mencatat, dalam dokumen ikhtisar hasil pemeriksaan (IHPS) semester II 2017 menyebut Bank DKI yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit. Sehingga terdapat kredit yang diduga berpotensi macet sebesar Rp 441,87 miliar.

Selain itu di Bank DKI juga terdapat proses pemberian penambahan plafon perpanjangan fasilitas kredit ke debitur tidak disertai analisis yang memadai. Dokumen agunan juga belum seluruhnya dikuasai oleh bank.

Sehingga bank tidak dapat optimal melakukan mitigasi risiko kredit yang berpotensi macet.

Pemberian kredit modal kerja, investasi, multiguna, KPR dan kredit karyawan Bank DKI juga tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga berpotensi macet sebesar Rp 441,87 miliar.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik sebelumnya meminta kepada pemprov agar kocok ulang direksi Bank DKI segera dilakukan. Apalagi, saat pilkada diduga Bank DKI tidak netral. "Bank DKI stag. Harus ada perombakan," ungkapnya.

 

 

(Sam Hamdan)