Makassar, MERDEKANEWS  - Kebocoran pipa saluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina di area Pelabuhan Makassar berhasi diatasi oleh Quick Response Team (QRT) kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang terdiri dari petugas Syahbandar Makassar dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar sehingga kebocoran tersebut tidak meluas dan berdampak buruk untuk lingkungan.

Demikian yang disampaikan oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Junaidi ketika disinggung ada kejadian kebocoran pipa BBM Pertamina yang terjadi pagi tadi (27/6).

Kejadian kebocoran tersebut terjadi pagi tadi (27/6) di dermaga Hassanudin Pelabuhan Makassar sehingga minyak solar (HSD) tumpah dan mengalir melalui saluran pembuangan ke perairan kolam terminal Hassanudin," ujar Junaidi.

Mengetahui adanya kejadian tersebut, Junaidi menjelaskan bahwa petugas Otoritas Pelabuhan Makassar segera menyampaikan informasi kebocoran tersebut kepada petugas Pertamina dan langsung mengambil tindakan menghentikan kebocoran pipa dengan menutup kran pipa yang bocor.

"Adapun Syahbandar Makassar dan OP Makassar dan juga petugas Pertamina segera melakukan penanggulangan tumpahan minyak di kolam Terminal Hassanudin dengan memasang oil bom dan menyebar absorbent serta menyemprot dispersant film lapisan minyak," jelas Junaidi.

Adapun Syahbandar Makassar bertindak selaku Mission Coordinator (Tier 1) dalam operasi penanggulangan tumpahan minyak tersebut mengerahkan 3 unit kapal patroli KPLP kelas III dan kelas V yaitu KNP. 305, KNP. 350 dan KNP. 512 untuk membantu percepatan penanganan tumpahan minyak tersebut.

"Saat ini, Alhamdulillah berkat quick response penanganan tumpahan minyak maka tumpahan tersebut sudah teratasi. Namun demikian, petugas Pertamina masih melaksanakan pengambilan sorbent dari perairan dan menyemprot film minyak dengan dispersant," kata Junaidi.

Sebagai informasi  Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan selalu rutin meningkatkan kemampuan menangani dan menanggulangi tumpahan minyak di laut.

Salah satunya dengan menyelenggarakan latihan penanggulangan minyak atau Marine Polution Exercise (Marpolex) setiap tahunnya bersama stakeholder terkait. Hal  ini penting dilakukan mengingat masih rendahnya kesadaran para pengelola Terminal Khusus, TUKS dan BUP yg belum memenuhi persyaratan penanggulangan tumpahan minyak sesuai ketentuan dalam PM 58 tahun 2013 sehingga ketika mengalami kejadian tumpahan minyak menyebabkan mereka tidak mampu melakukan penanggulangan minyak tersebut.

"Dengan terus melakukan latihan penanggulangan tumpahan minyak, tentunya akan meningkatkan kemampuan petugas Ditjen Perhubungan Laut dan stakeholder terkait dalam penanggulangan tumpahan minyak, melatih dan meningkatkan kerjasama dan kapabilitas dalam operasi pengamatan, pengamanan, pencarian dan pertolongan, pemadaman kebakaran, penanggulangan tumpahan minyak, penanggulangan dampak tumpahan minyak di laut dan pengajuan tuntutan ganti rugi pencemaran di laut, Melatih personil dalam perencanaan, komando dan pengendalian dalam satu operasi integrasi, serta mendorong partisipasi dan keterlibatan stakeholder dari pengusahaan minyak, perusahaan pelayaran dan kegiatan lain di perairan dalam usaha bersama mengontrol dan menanggulangi tumpahan minyak di laut," tutur Junaidi.

Adapun pada akhir Juli 2018 akan dilaksanakan “National Marpolex’18  di Surabaya Jawa Timur yang merupakan kegiatan latihan gabungan antar instansi atau mitra kerja yang juga mempunyai tugas dan fungsi di kawasan perairan dan pelabuhan seperti Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI-AL, POLDA Jawa Timur, SKK MIGAS, PEMKOT Surabaya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Perak, PT. PERTAMINA, PT. PELINDO III, PT. Saka Indonesia Pangkah Limited, SKK Migas, KKKS Area V, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DLHD Pemprov Jawa Timur dan stakeholder lainnya. Latihan tahun ini merupakan 

Lebih lanjut menurut Junaidi, latihan Skala Nasional ke-13 (tiga belas) tersebut akan melibatkan 28 (dua puluh delapan) kapal, 1 (satu) Helikopter serta diikuti 500 (lima ratus) personil.

“Pada prinsipnya, National Marpolex dilaksanakan untuk memastikan kesiapsiagaan seluruh potensi dan aset penanggulangan pencemaran di laut baik level lokal, daerah, dan nasional," tutup Junaidi.