Jakarta, MERDEKANEWS -- Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni memasukkan sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam tim pengurus Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Hal tersebut termaktub dalam naskah Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 32 Tahun 2025 yang beredar di media sosial.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mengkritisi FOLU Net Sink 2030 yang diisi kurang lebih 25 persen kader PSI. Alex mempertanyakan proses dan siapa yang menyeleksi para kader PSI tersebut. "Kita bukannya bermaksud meragukan kompetensi personel yang ditetapkan, tapi publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan prosesnya," kata Alex kepada wartawan, Jumat (07/03).
Sebagai informasi, terdapat 43 orang yang menjadi bagian dari tim FOLU Net Sink. Sebanyak 12 di antaranya merupakan kader PSI. Diketahui, lembaga itu dibiayai dana hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
"Dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakal terwujud," ujarnya.
Alex menilai Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak sedang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dia mengatakan hal itu setelah mencermati personel yang mengisi tim FOLU Net Sink 2030 periode sebelumnya.
Tim tersebut sebelumnya diisi oleh pejabat struktural di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta para akademisi prolingkungan. Alex pun mendesak Raja Juli transparan dalam menetapkan personel tim FOLU Net Sink 2030 itu.
Menurutnya, jika tidak ada keterbukaan, keputusan Raja Juli itu hanya untuk berbagi kekuasaan. Dia menilai hal itu sangat berbeda dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Sementara sebelumnya, Raja Juli Antoni mengatakan dokumen yang beredar di masyarakat adalah benar dan autentik dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Dia menyebut revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya.
Ia juga menjelaskan OMO terdiri atas ASN, mantan ASN, dan pihak eksternal yang dapat membantu Kementerian untuk pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030. "Dokumen keputusan menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat," ungkapnya.
Adapun sejumlah kader PSI yang masuk dalam kepengurusan itu di antaranya Andy Budiman sebagai dewan penaseihat ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari. Lalu, Sigit Widodo sebagai anggota bidang peningkatan cadangan karbon dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.
FOLU Net Sink 2030 sendiri merupakan program kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mengutip situs resmi Kementerian LHK, FOLU Net Sink 2030 merupakan target yang ingin dicapai lewat aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi di mana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada 2030.
Kebijakan ini disebut sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca serta mengendalikan perubahan iklim beserta dampaknya.
Indonesia's FOLU Net Sink 2030 sendiri diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021.
Program ini menggunakan empat strategi utama, meliputi menghindari deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan restorasi lahan gambut, serta peningkatan serapan karbon.
Sementara itu, dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168 Tahun 2022, terdapat 5 bidang dalam susunan tim FOLU Net Sink 2030.
Di antaranya Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari, Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon, Bidang III Konservasi, Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut, dan Bidang V Instrumen dan Informasi.
Kemudian ada juga 15 kegiatan aksi mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Beberapa di antaranya ialah pengurangan laju deforestasi lahan mineral, restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut, konservasi keanekaragaman hayati, hingga rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekas tambang.
