Jakarta, MERDEKANEWS - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, menerangkan, perbedaan program sertifikasi lahan dengan perhutanan sosial.

Kata Sofyan, program sertifikasi lahan yang dijalankan Kementeriann ATR sangatlah berbeda dengan program perhutanan sosial yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penjelasan Sofyan ini sekaligus membantah tudingan kepada Presiden Joko Widodo yang disebut melakukan kebohongan dengan memberikan izin pemanfaatan lahan alih-alih sertifikat tanah kepada petani."Pengamat itu tidak mengerti bahwa ada dua program. Program pertama sertifikasi yang dikelola oleh Kementerian ATR. Itu yang kita berikan sertifikat tanah ke masyarakat sudah clear dan kita berikan hak legalnya," kata Sofyan di Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Mantan Menko Perekonomian Kabinet Kerja Djilid I ini menjelaskan, Program Reforma Agraria, Kementerian ATR menargetkan kepemilikan 126 juta sertifikat tanah. Sejauh ini, baru tercapai 51 juta sertifikat yang dimiliki masyarakat.

Oleh sebab itu, kata dia, tahun ini ditargetkan 7 juta sertifikat tanah dibagikan. Tahun depan ditingkatkan lagi menjadi 9 juta sertifikat. Sementara pada 2017, Kementerian ATR telah membagikan 5,4 juta sertifikat. "Yang sertifikat selesai, kita berikan betul-betul itu lebih dari 5,4 juta bidang dan itu riil, bisa diaudit, ada nomor sertifikat itu. Jadi tidak ngibul," kata Sofyan.

Sementara terkait program perhutanan sosial, Sofyan menjelaskan, memang tidak memberikan sertifikat. Namun memudahkan atas izin pemanfaatan lahan, atau akses legal kepada rakyat untuk mengelola kawasan hutan.

Melalui perhutanan sosial, lanjutnya, rakyat bisa mendapat kesempatan untuk mengelola lahan dalam waktu hingga 35 tahun. Selanjutnya bisa diperpanjang sampai 70 tahun."Program Kehutanan Sosial itu memang bukan sertifikat karena itu tanah hutan, ada bebrapa jenis, misalnya tanah adat diberikan kepada masyarakat untuk dikelola masyarakat adat," papar Sofyan.