Jakarta, MERDEKANEWS -- Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wali Kota Surakarta merupakan langkah yang tepat karena dalam waktu dekat akan dilantik menjadi wakil presiden.

"Otomatis beliau sebagai Wali Kota harus mundur. Sehingga pekerjaan-pekerjaan di kota Solo bisa lancar," kata Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus seperti dilansir dari Antara, Rabu (17/7/24)

Lodewijk berharap, dengan mundur dari jabatan Wali Kota Surakarta, Gibral bisa lebih fokus untuk mempersiapkan diri mendampingi kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Saat ditanya terkait belum mundurnya Prabowo Subianto dari kursi kepemimpinan Menteri Pertahanan, Lodewijk enggan mengomentari hal tersebut. Dia langsung meninggalkan wartawan dengan mobil yang diiringi pengawalan ketat.

Sebelumnya, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya ke pimpinan DPRD Kota Surakarta.

"Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta, selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada," katanya usai menyerahkan surat pengunduran diri di Kantor DPRD Kota Surakarta, Jawa Tengah, Selasa.

Disinggung mengenai alasan pengunduran diri tersebut, ia mengatakan salah satunya untuk persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada 20 Oktober 2024.

"Selain untuk persiapan pelantikan 20 Oktober nanti, tentu banyak hal yang harus disiapkan sekarang. Saya mohon doa agar semua dilancarkan," katanya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada media massa karena sudah ikut mengawal program pemerintah di tiga tahun terakhir.

"Makasih sudah menjadi teman baik saya, memberitakan hal positif untuk perkembangan Kota Solo. Mohon pamit jika ada yang salah," ujarnya.

Disinggung mengenai kegiatannya sebelum pindah ke Jakarta, ia mengaku akan membereskan rumah dinas Loji Gandrung dan ruangan kantornya di Kompleks Balai Kota Surakarta.

"Kan yang menempati nanti pak wakil wali kota. Intinya surat pengunduran diri sudah saya serahkan, akan ditindaklanjuti Ketua DPRD, lalu ke provinsi, lalu ke Kemendagri," katanya.