Jakarta, MERDEKANEWS - Agar pertumbuhan ekonomi lebih terbuka dan berkualitas, pemerintahan Joko Widodo perlu mengoptimalkan belanja negara sektor prioritas.

Demikian saran dari Ekonom Bank Dunia di Indonesia, Frederico Gil Sander di Jakarta, Selasa (27/3/2018). Dia bilang, tim ekonomi perlu mendorong efektivitas belanja di sektor prioritas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. "Untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif, Indonesia perlu melakukan belanja lebih efektif untuk pendidikan dan membelanjakan lebih banyak di bidang prioritas seperti infrastruktur, kesehatan, dan bantuan sosial," kata Gil Sander.

Gil Sander mengatakan, penyerapan belanja yang lebih efektif ini, harus didukung penerimaan pajak yang lebih ramah terhadap pertumbuhan ekonomi. Serta efisien dalam membangun fondasi pertumbuhan yang lebih berkualitas. "Penerimaan dengan cara-cara yang efisien dan ramah pertumbuhan bisa dilakukan dengan reformasi pajak yang terkait dengan perluasan basis pajak, penyederhanaan peraturan pajak dan penguatan manajemen kepatuhan," kata Gil Sander.

Ia menjelaskan, selama ini, kebijakan fiskal telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun belum berhasil dalam menekan tingkat kesenjangan karena kurang efektifnya penerimaan dan penyerapan belanja publik.

Hal itu, menurut Gil Sander, telah menekan potensi pertumbuhan ekonomi lebih inklusif, karena berkurangnya pengeluaran di bidang infrastruktur, pendidikan kesehatan dan bantuan sosial yang dibutuhkan untuk mengatasi persoalan ketimpangan. "Belanja di bidang-bidang prioritas baru-baru ini meningkat karena adanya realokasi belanja dari subsidi energi. Namun, realisasi penerimaan yang rendah terus menghambat peningkatan belanja sektor prioritas," kata Gil Sander.

Dalam 15 tahun terakhir, kata Gil Sander, kebijakan fiskal layak disebut belum berhasil mengatasi kesenjangan. Lantaran, kontribusi pajak serta belanja publik hanya mampu menurunkan koefisien gini Indonesia sebesar 0,04 poin. Masih di bawah Afrika Selatan yang mampu menurunkan 0,18 poin.

Untuk itu, sangat penting bagi Indonesia untuk mendorong belanja lebih efektif agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif, melalui efektivitas belanja Kementerian atau Lembaga (K/L), pemerintah daerah serta realokasi pengeluaran lintas sektoral dan di dalam sektor. "Dengan demikian, kebijakan fiskal mempunyai peran untuk mengatasi kesenjangan dan mengubah nasib masyarakat kurang mampu. Melalui upaya belanja di sektor prioritas maka pertumbuhan ekonomi bisa lebih inklusif," tambah Gil Sander.