Jakarta, MERDEKANEWS -- Pertemuan antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko menjadi momen paling menarik yang terjadi sebelum digelarnya Sidang Kabinet di Istana Negara, Senin (26/02).
Moeldoko yang datang belakangan tak langsung menyalami AHY. Dia menyapa beberapa menteri terlebih dahulu, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Sejurus kemudian, Moeldoko menghampiri AHY yang berstatus menteri baru di kabinet Presiden Jokowi. Keduanya saling bertukar senyum dan berjabat tangan.
Selanjutnya, AHY dan Moeldoko melayani permintaan awak media untuk foto bersama. Mereka menghadap kamera sambil berjabat tangan.
AHY mengatakan dirinya tidak mengobrol dengan Moeldoko saat salaman. "Oh nggak ngobrol. Yang penting salaman aja, menyambung silaturahmi," ujar AHY.
AHY menyebut momen salaman dengan Moeldoko adalah hal yang biasa. Ia menyebut tak ada ucapan selamat dari Moeldoko terkait terpilihnya dirinya sebagai Menteri ATR.
"Nggak (ada ucapan selamat), salaman saja tadi. Nggak ada, nggak ada (pembicaraan). Kami belum ada rencana ke sana. Saya tadi hanya fokus pada agenda utama dari rapat kabinet paripurna ini," tutur AHY.
AHY memastikan Kementerian ATR siap berkoordinasi dengan KSP. Saat ini, ia fokus pada agenda sidang kabinet. "Ya siap saja (berkoordinasi dengan KSP). Saya ingin menjadi bagian utuh dari pemerintahan ini. Saya tidak ingin membesar-besarkan apa yang sudah lewat," katanya.
Sementara Moeldoko menyebut momen salaman dengan Ketua Umum Partai Demokrat itu dinilai hal yang biasa. "Namanya juga satu rekan kabinet, ini biasa," kata Moeldoko.
Moeldoko menyebut hubungannya dengan AHY dalam keadaan baik-baik saja. Dirinya pun tidak menutup kemungkinan bakal mengundang AHY ke kantornya di KSP. "Bisa aja saya undang ke kantor kan," kata Moeldoko.
Moeldoko memastikan sengketa Partai Demokrat terdahulu tidak akan mengganggu hubungan kerjanya dengan AHY. "Enggak ada mengganggu hubungan kerja tetap enggak ada alasan apa pun. Kita berbicara efektivitas pemerintah," kata Moeldoko.
Diketahui, AHY dan Moeldoko pernah terlibat perseteruan yang bermula pada Maret 2021. Saat itu sebuah faksi dari Partai Demokrat mendadak menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Saat itu KLB menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono. Kongres ini digelar sejumlah kader dan mantan kader Demokrat seperti Jhoni Allen Marbun, Darmizal, Marzuki Alie, serta Max Sopacua di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Deli Serdang.
Hasilnya, kongres menetapkan Moeldoko yang saat itu mengemban tugas sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menjadi ketua umum partai untuk periode 2021-2024 setelah menang melawan politikus Marzuki Alie yang dicalonkan DPD Demokrat Nusa Tenggara Barat melalui pemungutan suara. Moeldoko tak hadir saat KLB.
Setelah KLB mengumumkan keputusan tersebut, Moeldoko berbicara di depan peserta kongres lewat sambungan telepon. “Saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke kita terima menjadi ketua umum,” kata Moeldoko.
Sedangkan AHY terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2020-2025 secara aklamasi pada Kongres V di JCC Senayan, Jakarta, Minggu, 14 Maret 2020. Namun, kubu Demokrat hasil KLB yang dipimpin Moeldoko tetap mendaftarkan kepengurusan mereka ke Kementrian Hukum dan HAM pada 15 Maret 2021.
Konflik internal tersebut menjadikan Partai Demokrat terbelah menjadi dua kubu yaitu, kubu Moeldoko yang meyakini hasil dari KLB tersebut akan disahkan oleh kementrian Hukum dan HAM, dan Kubu AHY yang meminta kepada pemerintah untuk tidak mengesahkan KLB tersebut karena dinilai inkonstitusional dan tidak sesuai dengan Anggara Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
Dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan bahwa KLB hanya bisa digelar dengan izin dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.
Upaya untuk mengesahkan hasil KLB mentok, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan tidak bisa menerima pendaftaran tersebut karena sejumlah dokumen yang diajukan tidak lengkap. Berangkat dari penolakan tersebut kubu Moeldoko mengajukan berbagai gugatan baik ke Kementerian Hukum dan HAM maupun ke kubu AHY.
Pada Jumat, 16 Juni 2023, seperti dilansir tempo.co, ratusan kader Partai Demokrat dari berbagai daerah pernah memenuhi Kantor DPP Demokrat di Jakarta Pusat. Mereka membuat cap jempol darah di tembok. Aksi ini sebagai bentuk perlawanan peninjauan kembali atau PK Moeldoko Cs.
Konflik akhirnya mereda setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Demokrat kepemimpinan Moeldoko pada Oktober 2023, dengan total 18 gugatan yang di tolak sehingga AHY berhasil menang telak.
Dan saat ini keduanya menjadi bagian dari Kabinet Presiden Jokowi. AHY dan Moeldoko yang dahulu sempat berseteru kini jadi sekutu. Tak ada lagi Pembegalan, kini keduanya saling belai.
