Jakarta, MERDEKANEWS - Sekretaris Jenderal Partai  Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, meminta seluruh kader menghormati keputusan Ketua Umum Airlangga Hartarto tentang pergantian ketua fraksi di DPR. Jangan ribut, setop polemik atau kegaduhan yang menyita energi.

Kata Lodewijk, seluruh kader Partai Golkar sebaiknya tidak lagi mempersoalkan penunjukan Melchias Marcus Mekeng sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, menggantikan Robert J Kardinal.

Pernyaatn Lodewijk ini terkait kritikan terhadap Mekeng yang sempat diperiksa KPK dalam pengungkapan korupsi KTP elektronik (e-KTP). Mekeng juga sempat dipanggil dalam persidangan kasus e-KTP  yang menempatkan mantan Ketum Partai Golkar Setya Novanto di kursi terdakwa.

Lodewijk bilang, seluruh pihak khususnya kader Beringin, mustinya menghormati asas praduga tak bersalah. Sejauh ini, Mekeng masih bersih meski namanya sempat disebut dalam persidangan. Belum ada keputusan pengadilan yang menyatakan Mekeng bersalah. "Orang sudah menjustifikasi seolah-olah pak Mekeng itu bersalah. Kan belum ada. Tidak, beliau hanya dipanggil sebagai saksi. Kan, bukan berarti beliau bersalah," ujar Lodewijk di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (18/3/2018).

Menurut Lodewijk, Mekeng tidak bisa disebut bersalah dan terlibat dalam perkara korupsi e-KTP, walupun pernah dipanggil KPK sebagai saksi. "Kita lihat asas praduga tak bersalah. Kalau dia dipanggil KPK dan kita vonis dia salah padahal sebagai saksi atau ada orang diminta sebagai sanksi meringankan karena dipanggil KPK, terus bersalah, kan enggak benar," tutur mantan Danjen Kopassus ini.

Sebelumnya, Inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Sirajudin Abdul Wahab angkat bicara terkait pergantian Ketua Fraksi Partai Golkar (PG) DPR dari Robert J Kardinal kepada Melchias Marcus Mekeng. Pergantian tersebut dikhawatirkan bisa merusak citra Partai Golkar.