Jakarta, MERDEKANEWS -- Ratusan pengungsi Rohingya mendarat di pesisir pantai Desa Ie Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh, pada Sabtu (02/12). Mereka mendapat penolakan keras dari masyarakat setempat.
Meskipun menolak kedatangan pengungsi, masyarakat setempat tetap memberikan bantuan sejauh yang mereka mampu atas dasar kemanusiaan. Namun, mereka tetap tidak mengizinkan pengungsi berada di kawasan desa.
Selain tidak adanya lokasi yang dapat menampung, kondisi ekonomi warga juga sedang sulit. Oleh karena itu, masyarakat mendesak pihak berwenang agar segera menangani masalah para pengungsi ini.
Menanggapi kedatangan pengungsi yang menambah daftar panjang gelombang pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh ini, Presiden Joko Widodo pada Senin (04/12) kemarin, memerintahkan penanganan secara bersama-sama antara Indonesia dan Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR).
”Saya telah memerintahkan kepada Menkopolhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR,” ujar Presiden Jokowi ketika memberikan keterangan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Ketika dimintai tanggapannya, Juru Bicara UNHCR Indonesia, Mitra Salima Suryono, menegaskan bahwa dalam hal penanganan pengungsi Rohingya yang akhir-akhir ini tiba di Aceh, UNHCR menjalin kerja sama dan koordinasi yang erat dengan pihak pemerintah dan otoritas di tingkat daerah dan tingkat Nasional.
Mitra Salima Suryono seperti dikutip kompas mengatakan, koordinasi dengan pemerintah pusat selama ini terjalin dengan baik.
”Indonesia selama puluhan tahun sejak tahun 1970-an telah menjalankan tradisi kemanusiaan yang menerima pengungsi dengan baik dan kami harap untuk terus melihat semangat solidaritas dan kemanusiaan yang sama saat ini dan di masa mendatang,” ujar Mitra, Senin (04/12) kemarin.
Soal masalah antara pengungsi Rohingya dan warga Aceh, anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani mengaku sudah menyampaikan peringatan kepada pemerintah. Dia mengatakan masalah antara warga Aceh dengan pengungsi Rohingya ada sejak tahun lalu.
"Sudah saya angkat sejak Januari lalu dalam Rapat Kerja dengan Menlu kita harus berhati-hati menyikapi ini. Laporan ke kami problem sosial di masyarakat sudah mulai timbul sejak tahun lalu," kata Christina, Senin (04/12).
Menurut Ketua DPP Partai Golkar itu, Indonesia tidak punya kewajiban untuk menerima pengungsi Rohingya. "Indonesia tidak meratifikasi Convention Relating to the Status of Refugees jadi tidak ada kewajiban untuk menerima pengungsi masuk Indonesia," katanya.
Dia menyampaikan pengungsi Rohingya terus berdatangan. Dia meminta Pemerintah mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas pengungsi rohingya.
"Apalagi sekarang terlihat jumlahnya terus bertambah, Indonesia seolah dijadikan tujuan oleh sindikat pengiriman pengungsi Rohingnya. Indonesia harus mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan pengungsi," katanya.
Sejak pertengahan November lalu, lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya membanjiri Tanah Rencong. Mereka datang dalam tujuh gelombang kapal.
Namun, sepekan kemudian, tepatnya Sabtu (02/12) lalu, sebanyak 139 pengungsi Rohingya kembali mendarat di Kota Sabang, Aceh.
Melihat dinamika ini, pemerintah telah diperingatkan bahwa akan ada lebih banyak lagi pengungsi Rohingya yang akan datang ke Indonesia.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan bahwa masalah ini memang tidak akan selesai jika penyebab akarnya belum dicabut, yaitu konflik berkepanjangan di Myanmar.
Sejak kudeta pecah di Myanmar pada 2021, ASEAN sebenarnya sudah mendesak junta militer untuk menghentikan kekerasan berdasarkan lima poin kesepakatan (Five Points Consensus/5PC).
Militer Myanmar mulanya setuju untuk mengimplementasikan kesepakatan, tapi sekarang ASEAN sudah benar-benar buntu. Lantaran hanya mengulang-ulang kesepakatan yang sama, tapi tidak ada progres.
Jika tidak ada mekanisme dan kesepakatan regional yang jelas untuk menangani pengungsi, maka dikhawatirkan negara-negara ASEAN akan kewalahan ketika krisis ini mencapai puncaknya.
