Jakarta, MERDEKANEWS -- DPP PDI Perjuangan menunggu etika politik Gibran Rakabuming Raka mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP, setelah Walikota Surakarta itu menjadi bakal calon wakil presiden yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Hal itu dikatakan Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah usai agenda pertemuan dengan Council of Asian Liberal and Democrat (CALD), di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Sabtu (28/10).

"Jadi tanpa adanya surat resmi pemberhentian Mas Gibran dari DPP PDIP, maka sesungguhnya secara etika politik dari dalam hatinya dan dari penilaian publik Mas Gibran sudah keluar dari PDIP itu sendiri," kata Basarah.

Menurut dia, keputusan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang diusung partai lain, telah melenceng dari garis keputusan PDIP yang mengukuhkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai bakal pasangan calon presiden dan bakal calon wakil presiden.

"Ketika beliau menjadi elitnya PDIP, maka saya yakin Mas Gibran sudah membaca anggaran dasar partai, anggaran rumah tangga partai, dan mekanisme-mekanisme partai dalam mengambil keputusan," ujarnya.

Basarah mengatakan bahwa ketika PDIP melalui Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah memutuskan tokoh yang diusung dalam kontestasi Pilpres 2024.

Maka, lanjut Basarah seperti dilansir antaranews, seluruh kader partai termasuk Gibran wajib mematuhi putusan tersebut.

"Ketika Mas Gibran keluar dari skema keputusan yang sudah diambil Ibu Mega Soekarnoputri dan bahkan mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai dia telah melakukan pembangkangan," katanya.

Basarah menekankan bahwa PDIP menunggu Gibran menunjukkan etika politik terhadap Megawati Soekarnoputri dan keluarga besar PDIP yang disebut Basarah telah membesarkan bacawapres yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu.

"Meminjam istilah Mas Rudi Solo (Ketua DPC PDIP Surakarta FX Hadi Rudyatmo) kalau orang timur itu datang tampak muka kembali tampak punggungnya," ujar Basarah.