Jakarta, MERDEKANEWS -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menanggapi laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kolusi dan nepotisme.

Keduanya mengaku menghormati laporan yang dilayangkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara itu.

"Ya, itu kan proses demokrasi di bidang hukum. Ya, kami hormati semua proses itu," kata Jokowi usai menghadiri acara Investor's Daily Summit 2023 di Jakarta, Selasa.

Gibran juga melontarkan jawaban senada. Ia menyerahkan sepenuhnya proses hukum tersebut ke lembaga antirasuah. "Monggo, silakan. Biar ditindaklanjuti KPK," kata Gibran di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa.

Diketahui, Jokowi dan kedua putranya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep serta Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi, dilaporkan ke KPK atas tudingan praktik kolusi dan nepotisme.

Laporan itu dilayangkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Pelaporan itu menyangkut putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Dalam putusannya, MK menyatakan seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa maju menjadi capres atau cawapres selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu).

Putusan MK tersebut dinilai memiliki konflik kepentingan karena Anwar Usman merupakan adik ipar Jokowi. Putusan itu juga dinilai membuka jalan bagi putra Gibran Rakabuming Raka, yang juga wali kota Surakarta, untuk maju sebagai bakal cawapres di Pilpres 2024.