Jakarta, MERDEKANEWS - Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan, perjanjian perdagangan internasional harus tetap menghormati petani di Indonesia.

"Diharapkan pemerintah maupun DPR nantinya dapat menimbang ulang perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang sedang diproses atau sudah berlaku dan lebih mengedepankan perdagangan yang menghormati kondisi para petani," kata Ketua Departemen Luar Negeri SPI, Zainal Arifin Fuad dalam rilis di Jakarta, Jumat (16/2/2018).

Zainal mengingatkan, Free Trade Agreement (FTA) atau perjanjian perdagangan bebas adalah konsep atau kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga dalam proses pengambilan keputusannya harus melibatkan orang pihak, termasuk DPR.

Ia berpendapat, munculnya tuntutan tersebut, mengingat proses perjanjian perdagangan bebas yang sangat tidak transparan dan dampak negatifnya. Setelah terealisasi, menurut Zainal, perjanjian tersebut dinilai kerap merugikan masyarakat Indonesia, khususnya petani."Baik perdagangan maupun investasi bebas memposisikan petani sebagai salah satu elemen yang paling dirugikan karena cenderung mengedepankan korporasi sebagai aktor ekonomi tunggal," kata Zainal.

Zainal berpendapat, konsep perdagangan bebas, sejatinya sangat bertolak belakang dengan sejumlah aturan. Misalnya UU No 18 Tahun 2012 dan UU No 19 Tahun 2013 yang mengamanatkan negara berperan aktif dalam mendorong kesejahteraan petani, termasuk melindungi dari ancaman perdagangan bebas.

Sebagaimana diwartakan, Anggota Badan Legislasi DPR, Hermanto mengemukakan, prinsip kedaulatan pangan nasional pada saat ini sedang diuji dengan masuknya berbagai komoditas bahan pangan impor yang menggerus produksi pangan domestik.

"Prinsip kedaulatan pangan kita sedang diuji, karena banyak impor pangan yang masuk ke Indonesia dan berdampak tidak baik pada petani kita," kata Hermanto.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, salah satu indikasi dari terganggunya kedaulatan pangan adalah bila kondisi pangan nasional bergantung kepada produk luar negeri.

Dia mengemukakan, saat ini, DPR sedang membahas RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang bakal memiliki substansi pentingnya menjaga lahan yang tersedia di berbagai daerah sehingga jangan sampai berpotensi terjadinya krisis pangan.

Sebelumnya, pembangunan infrastruktur dinilai seharusnya tidak hanya untuk kelancaran distribusi beragam komoditas perekonomian tetapi juga harus bermanfaat untuk mencapai ketahanan pangan sesuai visi pemerintah. "Hal ini penting mengingat harga pangan di Tanah Air masih terbilang tinggi dan relatif tidak terjangkau oleh sebagian kalangan," kata Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi di Jakarta, Selasa (6/2).

Hizkia mengatakan, pembangunan infrastruktur harus bisa mendukung tercapainya ketahanan pangan antara lain karena semakin beragamnya tantangan yang dihadapi dunia pertanian di Indonesia.