Jakarta, MERDEKANEWS -- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memenuhi undangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2023).
Kepada pimpinan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, Menteri Tito selaku selaku Kepala BNPP menjelaskan, kebijakan pencadangan anggaran (automatic adjustment), realisasi anggaran BNPP tahun 2022, capaian kinerja program dukungan manajemen (Dukman) tahun 2022.
Selain itu, capaian kerja program Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN KP) tahun 2022, serta rencana kerja berdasarkan pagu indikatif 2024.
Menteri Tito mengutarakan, proyek prioritas nasional BNPP tahun 2023 yang pertama adalah perencanaan dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana di 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) tidak berpenduduk.
Selain itu, fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara sebagai bagian sistem Pertahanan Keamanan (Hankam)pada Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Ketiga fasilitasi pelaksanaan dan koordinasi 6 major project Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk, Nunukan, Atambua, Kefemananu, Jayapura dan Merauke," jelas Menteri Tito.
Proyek prioritas BNPP yang keempat, sambung Tito, pelaksanaan pelatihan penanggulangan stunting dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) sebanyak 100 orang pada Provinsi Kalimantan Timur.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Junimart Girsang dalam Rapat Kerja dan RDP 'mengetok palu' beberapa poin persetujuan.
Pertama, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp231.912.709.344 dari pagu alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp236.895.124.000 atau sebesar 97,90 persen.
Selain itu, pagu indikatif RAPBN tahun 2024 sebesar Rp231.300.651 dan usulan pergeseran anggaran tahun 2024 sebesar Rp22.303.306.000.
Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Menteri Tito juga didampingi Sekretaris Jendral (Sekjen) Kemendagri, Suhajar Diantoro dan Pelaksana Tugas Harian (Plh.) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon.
