Jakarta, MERDEKANEWS - Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi), mengingatkan pengembang atau pelaksana proyek infrastruktur dan gedung, agar melakukan audit daya tahan konstruksi.

Sekjen Gapensi, Andi Rukman Karumpa menyatakan, berdasarkan kajian pihaknya, sebagian besar pelaksanan proyek dinilai mengabaikan audit daya tahan konstruksi infrastruktur dan bangunan-bangunan besar. "Kami lihat audit daya tahan ini kurang serius dilaksanakan. Ini bahaya. Sejauh ini audit dilakukan hanya berupa audit biaya dan "benefit recovery," papar Karumpa di Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Dengan demikian, lanjutnya, jadi audit yang dilakukan rata-rata hanya menilai dan menguji tingkat biaya dan waktu penyelesaian proyek, tanpa lebih komprehensif pada uji daya tahan, keamanan, keselamatan, serta respons intensitas bencana alam, termasuk gempa.

Andi mengatakan, uji dan audit tingkat respons infrastruktur pada intensitas bencana alam sangat penting, karena audit untuk hal tersebut bertujuan menguji sejauh mana daya tahan konstruksi menghadapi ancaman bencana.

"Ini yang kerap diabaikan atau dilupakan. Kita tidak tahu kenapa. Apa masalah efisiensi atau apa," ucapnya.

Ia mengingatkan bahwa dalam Laporan Evaluasi Infrastruktur Global 2017, Bank Dunia sudah merekomendasikan agar setiap proyek infrastruktur diwajibkan melakukan audit konstruksi rutin atau reguler.

Selain diperluas, audit konstruksi juga mesti rutin dilakukan,terlebih lagi berbagai proyek dan bangunan bertingkat berada di wilayah yang peluang bencananya sangat tinggi.

Sebelumnya, Sekjen Gapensi juga menyatakan pihaknya tidak segan dalam meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap aspek kesehatan kerja dalam berbagai proyek di Tanah Air. "Kami tidak akan segan-segan meminta pemerintah untuk memperketat manajemen pengawasan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan, terutama pada proyek konstruksi, bila kecelakaan kerja terus terjadi," katanya.

Andi Rukman Karumpa menegaskan agar kecelakaan jangan sampai main-main karena hal ini merupakan soal nyawa manusia. Untuk itu, ujar dia, biar teknologi sudah berada dalam taraf yang maju agar jangan sampai menimbulkan keteledoran. "Teknologi pasti ada titik lemahnya yang mesti diisi oleh kerja disiplin manusia," ucapnya.

Sebab itu, dia meminta agar perusahaan konstruksi benar-benar memenuhi persyaratan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).