Kalsel, MERDEKANEWS --  Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II pada tahun 2023 akan melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) di 15 perumahan subsidi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun jumlah bantuan PSU yang akan disalurkan Kementerian PUPR adalah sebanyak 980 unit pada tahap pertama yang tersebar di tujuh Kabupaten/ Kota di Kalsel.

“Bantuan PSU adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah bersubsidi untuk masyarakat. Selain itu, kualitas PSU yang dibangun juga harus baik dan berkualitas,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto diwakili Direktur Rumah Umum dan Komersial, Fitrah Nur di Kalimantan Selatan, Rabu (22/2/2022).

Dirinya  menerangkan, Direktorat RUK meminta agar dalam proses pelaksanaan pembangunan PSU di lapangan seluruh pihak menerapkan prinsip 7 T yakni Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Biaya, Tepat Administrasi, Tepat Manfaat, Tanpa Temuan dan Tanpa Pengaduan. Selanjutnya juga mengingatkan Kepala Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan dan Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya dan RUK untuk mengawasi pekerjaan dan menjaga komitmen konsistensi bersama agar pekerjaan fisik di lapangan.

“Laksanakan pembangunan PSU dengan baik dan cepat serta berkualitas supaya masyarakat Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa lebih terbantu dalam mendapatkan hunian yang layak dan nyaman,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II, Ir.Hujurat didampingi Kepala Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan, Rudi Yunanto, menerangkan, untuk melaksanakan pembangunan PSU tersebut, pihaknya telah menyelenggarakan kegiatan  Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Bantuan PSU Perumahan MBR Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023. Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Tahap I jumlah bantuan PSU yang akan di alokasikan di Provinsi Kalimantan Selatan  980 unit yang tersebar di tujuh Kabupaten/Kota.

Penandatanganan Kontrak Kegiatan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan antara Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Selatan yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya dan Rumah Umum Komersil (RUK) Provinsi Kalimantan Selatan, Wahyono dan 15 pengembang developer perumahan bersubsidi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dari data yang ada di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II, pembangunan PSU akan dilaksanakan di Kabupaten Banjar yakni di Perumahan Shalli Messi Manarap (64 unit), Perumahan Berkat Pesona Sungai Lulut (50 unit), Perumahan Fitria Jaya Residence (71 unit), Perumahan Villa Mahantas (63 unit).  Di Kabupaten Barito Kuala yakni di Perumahan Anisah Regency (50 unit), Perumahan Griya Anisah Permai II (54 unit), Perumahan Griya Azzam (50 unit), Kota Banjarmasin di Perumahan Villa Sunny Residence (59 unit), Perumahan Green Sunny Estate (93 unit), Kabupaten Tanah Laut di Perumahan Berkat Pesona Karang Taruna II (68 unit)

Selanjutnya di Kabupaten Tabalong berada di Perumahan Rizky Tanjung Regency Tahap II (88 unit), Kabupaten Tanah Bumbu di Perumahan Bumi Barokah (117 unit), Perumahan Batulicin Town House (50 unit), Perumahan Buana Mega Residence (50 unit) dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Perumahan Pondok Bidadari Asri II (53 unit).

“Pada pelaksanaan kegiatan Penandatanganan Kontrak ini juga  hadir dari pihak calon penyedia jasa Pelaksana Bantuan PSU Perumahan MBR di Provinsi Kalimantan Selatan. Kami harap pelaksanaan pembangunan di lapangan bisa berjalan dengan baik dan lancar,” harapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Real Estate Indonesia Kalsel, Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi), serta Direksi Teknis dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan serta pengembang perumahan subsidi. Kepala Sub Direktorat Wilayah I, Musrifah, Kepala Seksi (Kasi) Pelaksanaan Wilayah I Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II, Mohammad Radjiman Ododay.