MERDEKANEWS -Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan (LGP) Mochtar Mohamad menilai langkah Partai NasDem yang telah mendeklarasikan calon presiden (capres) tahun 2024 penuh dengan resiko.

Alasannya, kata dia, pertama seharusnya partai politik bicara tiket capres melalui koalisi dulu baru kemudian capres/cawapres, seperti yang dilakukan PDI Perjuangan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Gerindra PKB.

Kedua, saat ini Partai NasDem mempunyai 59 kursi legislatif dan telah mencalonkan Anies Baswedan sebagai capresnya. Sedangkan presidential threshold 115 kursi atau 20% kursi di DPR.

"Artinya, butuh partai lain. Anggap saja mengarah ke Partai Demokrat yang punya 54 kursi dengan AHY sebagai capres atau cawapres. Ini pun kalau digabung baru 113 kursi sehingga belum cukup untuk mengusung capres karena kurang 2 kursi," ujar  Mochtar Mohamad yang kerap disapa M2 ini.

Alasan ketiga, kata dia, Partai NasDem dan Partai Demokrat masih butuh satu partai untuk melengkapi presidential threshold  115 kursi dan mengarah ke PKS untuk melengkapinya. 

"Pertanyaan muncul, PKS mendapat apa kalau capres-cawapres Anies-AHY?," tanya M2, Jumat (14/10).

Alasan keempat, menurut M2, Pilpres 2024 akan dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 pada 14 Februari 2024. Semua konsultan politik membenarkan faktor efek ekor jas (coattail effect) capres/cawapres akan dominan memengaruhi perolehan kursi di Pileg. 

"Akibatnya, bisa saja PKS tidak lolos di parliamentary threshold 4% karena tidak mengusung kadernya di capres/cawapres 2024, di sisi lain PKS mempersiapkan Salim Assegaf dan Ahmad Syaikhu sebagai calonnya," kata M2.

Kelima, bisa saja PKS akan mencari koalisi yang memungkinkan kadernya menjadi capres/cawapres. Peluang ini mengarah gabung dengan KIB dengan kalkulasi Golkar 85 kursi, PAN 44 kursi, PPP 19 kursi dan PKS 50 kursi,  sehingga total 198 kursi. Bisa jadi capresnya Airlangga Hartaro, Ketua Umum Partai Golkar dan cawapresnya, Achmad Syaikhu, Presiden PKS dan partai Islam bisa berkumpul di koalisi ini.

Keenam, lanjut M2, langkah Pemerintah Jokowi melakukan reshuffle kabinet dari 3 kader Partai NasDem, maka formasi kabinet bisa saja memberikan warna baru. Dari peta tersebut, M2 berpendapat dinamika konfigurasi politik bisa mengarah ke 3 poros, yakni  poros 1 PDI Perjuangan 128 kursi,  poros 2 Gerindra 78 kursi-PKB 58 kursi total 136Kursi dan poros 3 KIB Golkar 85 kursi, PKS 50 kursi, PAN 44 kursi, PPP 19 kursi sehingga total 198 kursi.

Dengan demikian, kata M2, Partai NasDem dan Partai Demokrat  berpotensi jadi penonton di Pilpres 2024.

“Menurut saya dengan kkonfigurasi 3 poros ini politik aliran tidak akan tumbuh lagi di Indonesia dan black campaign maupun negative campaign yang  bermuara ke perpecahan bangsa bisa dihindari  dan Konsep Konstruksi Pembangunan yang sudah diletakkan oleh Pemerintah Jokowi bisa berkelanjutan," tandasnya.