MERDEKA NEWS - Balapan Formula E bisa diklaim sebagai gerakan membantu Jokowi dalam pemulihan ekonomi pasca Corona. Alih-alih menjadi hal positif tapi kini Formula E seperti menjadi alat mencari borok Anies.

Aneh dan bingung. Begitulah asumsi banyak orang soal bersliweran berita Anies Baswedan akan dimintai keterangan KPK soal Formula-E.

Padahal, event internasional Formula-E tersebut bukan hanya sukses tapi mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi mencapai Rp 2,6 triliun. Balapan mobil listrik itu program resmi Pemprov DKI Jakarta yang disetujui DPRD untuk membangkitkan ekonomi pasca Corona.

Seperti diberitakan, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengadakan diskusi terkait dampak penyelenggaraan Formula E terhadap perekonomian baik di DKI Jakarta maupun nasional.

Peneliti INDEF Rizal Taufikurahman memaparkan, hasil riset. INDEF menemukan besaran nilai ekonomi langsung atau dampak pembangunan infrastruktur dari penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022, yakni sebesar Rp 597 Miliar.

Rekapitulasi jumlah perhitungan dampak ekonomi langsung ini dilihat dari dampak pembangunan infrastruktur dari penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022 terhadap investasi konstruksi, operasional penyelenggaraan, hingga pengeluaran pengunjung.

"Kami coba hitung dampak ekonomi langsung. Pertama, dari alokasi capex (belanja modal). Kemudian alokasi opex (belanja operasional), komitmen fee event Jakarta E-Prix, pembelian tiket, transaksi pengunjung UMKM, dan pengeluaran pengunjung," kata Rizal di GoWork Plaza Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (23/6/2022).

INDEF yang melakukan studi dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif ini juga mengungkap dampak total penyelenggaran Jakarta E-Prix 2022 terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil Provinsi DKI Jakarta sebagai indikator pertumbuhan ekonomi.

Hasilnya menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 0.08 persen terhadap banckmark atau setara dengan Rp 2.638 triliun berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan dampak terhadap tambahan PDRB DKI sebesar Rp 2,041 triliun dan dampak langsung sebesar Rp 597 miliar.

"Penyelenggaraan sukses tapi terus dikejar-kejar oleh BPK dengan pemeriksaan yang diulang beberapa kali. Bahkan dikejar-kejar juga oleh KPK selama beberapa tahun terakhir. Ada apa?," ungkap Gue Jakarta Anti Hoak (G-JAH) Yan Rizal kepada wartawan, Selasa (6/9)

Yan enggan berspekulasi soal siapa pemain aksi jegal itu. Tapi, menjelang 2024 aksi serangan kepada Anies makin masif. "Sejak awal menjabat Anies diganggu dan diserang soal radikalisme, korupsi dan ketidakbecusan kerja. Hoax berseliweran di mana-mana dan anehnya penegak hukum diam seperti tidak terjadi apa-apa," tukasnya.

Serangan kepada Anies kata Yan seperti kaset rusak karena terus berulang dan polanya sama. Padahal, pada 2018, KPK memberikan penghargaan kepada kinerja Pemprov DKI terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), gratifikasi, serta aplikasi pelayanan publik.

Laporan gratifikasi yang disampaikan pada 2018 mencapai Rp 23 miliar dengan jumlah 300-an laporan. "Anies juga sapu bersih laporan WTP lima kali berturut-turut selama dia menjabat gubernur. Ujug-ujug pemanggilan KPK menjadi tanda tanya besar, ada apa gerangan," ungkap Yan.

Indikasi menjegal Anies kata Yan, terlihat jelas dari gaya dan pola yang dimainkan. Ada kesan kalau Anies bakal ditarget untuk dijadikan tersangka. "Mereka sulit cari dosa Anies, tagetnya hanya satu yakni jangan sampai Anies jadi capres karena dia tidak bisa dikendalikan," ucapnya.

Yan melanjutkan, Anies awalnya ditarget soal Rumah DP 0 Persen tapi gagal dan tidak ketemu dosanya. Lalu, Formula E soal commitment fee dan ini dipastikan gagal karena acara itu sukses dan dihadiri semua pihak baik Presiden Jokowi, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo hingga masyarakat dunia.

"Dan sistem anggaran Formula E tidak ada masalah. Kenapa? karena DPRD setuju saat rapat KUPA-PPAS 2019 di Ruang Serbaguna, jadi masalahnya karena Anies ditarget. Padahal Formula E sama dengan Anies membantu Jokowi dalam mendongkrak ekonomi pasca Corona," ungkapnya.

Soal jegal Anies pernah ditulis Pemerhati Sosial dan Politik, Tony Rosyid dibeberapa media online. Kata Tony, dari pra Pilgub DKI 2017 hingga hampir selesai masa kerja lima tahun sebagai gubernur, kasus demi kasus terus dicari.

Sebut saja kasus DP 0%, tapi nggak ketemu. Formula E? Commitment fee, ternyata bukan pelanggaran. Tanggal pembayaran? Di sini dicari celahnya.

Meski sudah disetujui Banggar, pembayaran Formula E mau diutak atik. Pembayaran sebelum Sidang Paripurna DPRD mau dipermasalahkan. Padahal, tak ada pelanggaran hukum. Itu hanya soal administrasi belaka.

Di akun twitternya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief juga mengirim sinyal adanya upaya menjegal Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Saya mendengar ada upaya menjegal koalisi yang mencalonkan Anies. Anies tidak mendapat koalisi," kata Andi.

Andi Arief juga memastikan jika Pemilu 2024 tidak adil baik proses dan hasilnya jika Presiden Jokowi mendukung salah satu pasangan capres-cawapres. Menurut Andi Arief yang berkuasa selalu mempunyai cara untuk melakukan apa saja.

"Pilpres 2024 hampir dipastikan tidak adil proses dan hasilnya, selama Presiden Jokowi ikut cawe-cawe. Orang yang berkuasa bisa melakukan apa saja, dan bisa menakutkan," kata Andi.