Suka atau tidak di dalam tubuh Partai Golkar akan menghadapi prahara politik yang serius dari dalamnya sendiri. Kisruh politik jilid I dan II telah dilalui dengan suka dukanya sendiri. 

Prahara politik I terjadi pada era Kepemimpinan Aburizal Bakrie dimana pecah menjadi dua kubu dan menghasilkan dua Munas versi Ancol dan Bali.

Kemudian, prahara politik II, Partai Golkar tersandung dengan isu 'Papa minta saham' pada era kepemimpinan Setya Novanto dan berkembang menjadi kasus korupsi dimana Ketua Umum Setya Novanto dipaksa mundur dari jabatannya  sebagai Ketua DPR RI. 

Sekarang ini Partai Golkar sedang menghadapi prahara politik jilid III dengan isu kasus skandal perselingkuhan Ketua Umum. Kasus ini mencuat setelah diketahui pihak korban melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Mabes Polri per 14 Desember 2021.

Bagaikan gayung bersambung saja, kasus ini mulai tersebar luas melalui media sosial. Akhirnya semua pihak baik internal kader Golkar maupun eksternal masyarakat umum mulai direspons dengan berbagai tanggapan negatif kepada Ketua Umum maupun kepada Partai Golkar tentunya.

Berbagai tanggapan negatif inilah memaksa Partai Golkar harus menghadapi phrahara politik yang cukup serius nantinya. Demikian pula kadar isue yang berkembang lebih sensitif dalam perhatian publik karena terkait dengan moral seorang pejabat publik dimana isuenya adalah tindakan amoral kasus perselingkuhan.

Kasus senacam ini jarang tenggelam didiamkan. Tetapi dia akan terus berkembang semakin luas selama belum ada kepastian hukum tentang letak kasusnya. Karena itu selama kasus ini belum.berproses dalam rana hukum, maka kemungkinan spekulasi politik akan semakin meningkat dan pada akhirnya bisa berujung phrahara politik yang sulit dibendung. 

Oleh sebab itu lebih terhormat bila Ketua Umum Partai Golkar tampil didepan publik melakukan klarifikasi letak kasus yang dihadapinya. Kondisi sebaliknya, bila Ketua Umum Partai Golkar semakin mendiamkan maka banyak muncul persepsi buruk terhadap kualitas moral dan integritas pribadi sekaligus berefek buruk  penilaian terhadap eksistensi Partai Golkar.

Selama ini Partai Golkar tengah mengusung slogan-slogan simpatik untuk menggalang potensi suara anak muda,  seperti, Golkar partainya anak muda, Golkar milenial, partai moderen, dan lain-lain tetapi pribadi Ketua Umumnya tidak memberikan contoh tauladan yang baik maka semua slogan itu kembali memakan tuannya. Berbalik dicaci maki, dihujat Kapasitas kepemimpinan dan tentu menggembosi soliditas partai dari dalam.

Maka sudah pasti partai Golkar sebelum bertempur pada laga 2024 sudah kalah. Kita tidak rela partai ini hancur sebelum bertanding. Karena itu keberadaan partai harus diselamatkan. Dijauhkan dari dari lingkaran skandal selingkuh Ketua Umum. Cara menghindarinya adalah AH harus meletakan jabatan Ketua Umum. Dilakukan secara gentlemen demi menyelamatkan kepentingan partai.

Jika tidak demikuan, maka harus ditempuh mekanisme partai sesuai AD/ ART yaitu melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB). Munaslub selambat-lambatnya diselenggarakan dalam bulan Februari 2022 sebelum agenda resmi Pemilu 2024 dimulai dalam bulan April 2022. 

Langkah-langkah taktis dan strategis harus mulai diwacanakan dalam menghadapi kasus selingkuhan yang sangat memalukan ini. Kita jangan terpesona dengan trik-trik pembelaan pribadi Ketua Umum. Lebih bermakna kalau semua kader berpikir alternatif solusi penyelamatan wibawa dan martabat partai daripada terjerumus dalam kubangan kasus selingkuh.

Semoga semua kader partai sadar akan implikasi buruk dari kasus ini. waktu tinggal dua tahun sama dengan hitungan waktu besok dan lusa. Harap kita semua dapat berpikir waras.

Paskalis Kossay

Kader Partai Golkar Papua