Program Padat Karya Tunai Irigasi di Tasikmalaya Dimulai
Program Padat Karya Tunai Irigasi di Tasikmalaya Dimulai
Presiden Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jabar Aher

Tasikmalaya,  MERDEKANEWS - Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meninjau lokasi program padat karya tunai irigasi, di Desa Kersanagara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (16/1/2018). 

Kunjungan tersebut sekaligus menandai dimulainya program padat karya tunai melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di 169 lokasi yang berada di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Melalui program ini, sebanyak 160 petani yang tergabung dalam Gabungan Petani Pemakai Air di Kecamatan Cibeureum melakukan perbaikan saluran irigasi tersier. Saluran irigasi ini mendapatkan air dari Bendung Cikunteun.

"Ini seminggu saja belum tapi progresnya cepat sekali," ungkap Presiden Jokowi. Lebih lanjut, Presiden menyatakan bahwa program Padat Karya Tunai ini akan menambah lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar. 

Sementara untuk Provinsi Jawa Barat, P3-TGAI dilaksanakan di 711 lokasi di 19 kabupaten dengan nilai anggaran Rp 160 miliar yang melibatkan 15 orang per lokasi bekerja selama 2 hingga 3 bulan. 

Menteri Basuki mengatakan melalui program ini memberikan banyak manfaat yang langsung dirasakan masyarakat, diantaranya semakin banyak uang beredar di masyarakat, sehingga diharapkan tingkat konsumsi, daya beli masyarakat desa semakin naik. 

Diungkapkan Menteri Basuki, para petani yang bekerja tersebut dibayar dengan upah Rp 60 ribu per hari untuk asisten tukang dan Rp 80 ribu per hari untuk tukang, sesuai dengan standar upah di daerah tersebut. Untuk di Tasikmalaya dan daerah Jawa Barat lainnya, upah tersebut dibayarkan setiap pekan yakni pada hari Kamis. 

"Di seluruh Indonesia ada 5.000 lokasi untuk P3-TGAI dengan anggaran Rp 1,12 triliun. Sekitar 15%-nya ada di Jawa Barat. Menyerap tenaga kerja sekitar 500 ribu orang, yang bekerja selama 50 hari," kata Menteri Basuki. 

Dengan P3TGAI, Pemerintah berupaya meningkatkan partisipasi petani dalam perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi sekaligus memberikan tambahan penghasilan bagi para petani tersebut.

"Biasanya para petani, setelah masa tanam, pergi ke kota untuk mencari pekerjaan lain. Tapi, dengan adanya program Padat Karya ini, mereka jadi tidak perlu pergi kemana-mana. Justru mereka membangun desanya lewat pembangunan saluran irigasi tersier dan mendapatkan upah yang cukup," ujar Menteri Basuki.

Masing-masing lokasi akan mendapat alokasi Rp 225 juta dengan komposisi Rp 195 juta untuk pekerjaan fisik dan Rp 30 juta untuk tenaga pendamping. Tenaga pendamping yang direkrut berasal dari daerah tersebut yang salah satu tugasnya untuk membantu desain pekerjaan dan pembuatan laporan administrasi pekerjaan. 

Selain P3-TGAI, program padat karya Kementerian PUPR lainnya untuk mendukung ketahanan pangan nasional yakni operasi dan pemeliharaan irigasi. Total anggarannya sebesar Rp 1,6 triliun dimana alokasi belanja upah Rp 664,2 miliar dengan 4.754 kegiatan dan menyerap tenaga kerja 53.136 orang. 

Turut mendampingi Menteri Basuki adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA Agung Djuhartono, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI Atyanto Busono, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy Danang Baskoro dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.

 

(Lintang Anindita)
Jokowi Resmikan Rekonstruksi 147 Bangunan Pascagempa Sulbar
Jokowi Resmikan Rekonstruksi 147 Bangunan Pascagempa Sulbar
Jokowi Minta Semua Bersatu Usai Putusan MK: Dukung Proses Transisi Pemerintahan Baru
Jokowi Minta Semua Bersatu Usai Putusan MK: Dukung Proses Transisi Pemerintahan Baru
Presiden Jokowi Soal Putusan MK: yang Paling Penting Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti
Presiden Jokowi Soal Putusan MK: yang Paling Penting Tuduhan Politisasi Bansos Tidak Terbukti
Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Permohonan Pasangan Anies-Muhaimin
Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Permohonan Pasangan Anies-Muhaimin
Pencalonan Gibran Sah, MK Tolak Dugaan Adanya Intervensi Presiden dalam Perubahan Syarat Paslon
Pencalonan Gibran Sah, MK Tolak Dugaan Adanya Intervensi Presiden dalam Perubahan Syarat Paslon