Diduga Lobi Komisi III DPR, Ketua MK Langgar Kode Etik Hakim
Diduga Lobi Komisi III DPR, Ketua MK Langgar Kode Etik Hakim
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat

Jakarta, MERDEKANEWS - Dewan Etik Mahkamah Konstitusi menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat terbukti melakukan pelanggaran ringan kode etik hakim terkait dengan dugaan lobi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Hakim Terlapor (Arief) terbukti melakukan pelanggaran ringan, terhadap kode etik perilaku hakim konstitusi," ujar juru bicara MK Fajar Laksono di Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Berdasarkan pemeriksaan oleh Dewan Etik pada 11 Januari 2018, Arief dijatuhi sanksi berupa teguran lisan.

Kendati demikian, Fajar mengatakan bahwa hasil pemeriksaan Dewan Etik tidak membuktikan adanya upaya lobi-lobi politik terhadap beberapa anggota DPR, terkait dengan pencalonan Arief kembali menjadi hakim konstitusi pada periode berikutnya.

Fajar menjelaskan bahwa poin pelanggaran terdapat pada kehadiran Hakim Terlapor pada suatu acara yang diselenggarakan di sebuah hotel di Jakarta Pusat.

"Poin pelanggarannya ada di kehadiran Hakim Terlapor di MidPlaza yang tanpa disertai surat undangan resmi," ujar Fajar dilansir Antara.

Dalam acara tersebut Arief terbukti menemui sejumlah pimpinan Komisi III DPR RI. "Hal inilah yang dinilai oleh Dewan Etik sebagai suatu pelanggaran ringan terhadap kode etik," jelas Fajar.

Beberapa waktu lalu sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) melaporkan Arief Hidayat ke Dewan Etik MK atas dugaan adanya upaya lobi-lobi oleh Arief kepada pimpinan Komisi III DPR, supaya kembali meloloskan Arief sebagai hakim konstitusi pada periode berikutnya.

(Lintang Anindita)
Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Permohonan Pasangan Anies-Muhaimin
Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Permohonan Pasangan Anies-Muhaimin
Pencalonan Gibran Sah, MK Tolak Dugaan Adanya Intervensi Presiden dalam Perubahan Syarat Paslon
Pencalonan Gibran Sah, MK Tolak Dugaan Adanya Intervensi Presiden dalam Perubahan Syarat Paslon
Menebak Skor Hakim Mahkamah Konstitusi
Menebak Skor Hakim Mahkamah Konstitusi
Kabulkan Gugatan Perludem, MK Putuskan Ambang Batas 4 Persen Harus Diubah Sebelum Pemilu 2029
Kabulkan Gugatan Perludem, MK Putuskan Ambang Batas 4 Persen Harus Diubah Sebelum Pemilu 2029
Jadi Hakim Konstitusi, Arsul Sani Bertekad Kembalikan Kepercayaan Publik Terhadap MK
Jadi Hakim Konstitusi, Arsul Sani Bertekad Kembalikan Kepercayaan Publik Terhadap MK