Cirebon, MERDEKANEWS - Tudingan duit mahar kembali muncul. Kali ini menimpa Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai berlebel dakwah ini dituding meminta dana miliaran rupiah.

Adalah Bakal Calon Wali Kota Cirebon Brigjen Pol Siswandi yang menuding PKS meminta mahar miliaran rupiah. Dia megaku tidak sanggup hingga akhirnya gagal maju Pilkada 2018.

PAN, yang merasa ikut dirugikan karena sempat berkoalisi dengan PKS di Cirebon berencana menggugat partai berlambang bulan sabit kembar itu.

"Jika nanti memungkinkan, PAN punya posisi sebagai legal standing untuk menggugat, kita akan lakukan gugatan," kata Ketua DPD PAN Kota Cirebon Dani Mardani di kantor DPD PAN Kota Cirebon di Jalan Kalitanjung, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Sabtu (13/1/2018).

Dani mengatakan partainya dirugikan oleh PKS yang enggan mengeluarkan rekomendasi terhadap Siswandi. Padahal, PAN dan juga Gerindra yang tergabung dalam 'Koalisi Umat' telah mengeluarkan rekomendasi untuk Siswandi-Euis.

"Kami sedang berkoordinasi dengan DPW dan DPP terkait gugatan ini. Kalau DPP mengizinkan, akan kita lakukan," ujar Dani.

Sebelumnya, Brigjen Siswandi menuturkan PKS enggan mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan Siswandi-Euis di Pilwalkot Cirebon 2018, padahal sudah ada komitmen koalisi dengan Gerindra dan PAN.

Siswandi mengaku dimintai mahar oleh PKS di detik-detik akhir pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota Cirebon. Namun, timnya enggan memberikan mahar politik.

"Waktu itu saya lagi di kereta menuju Kota Cirebon. Tim saya yang ke kantor PKS. Tim tahu soal angka, intinya sampai miliaran," ucapnya.

Tawar menawar soal mahar politik menurutnya tidak sejalan dengan Koalisi Umat, koalisi yang dibentuk oleh partai-partai Islam. "Saya sudah minta agar persoalan mahar ini tidak ada di koalisi ini," katanya.

Siswandi mengatakan permintaan mahar itu muncul sekitar pukul 20.30 WIB jelang penutupan pendaftaran. Ia menuding hal tersebut hanyalah siasat PKS untuk menjagalnya.

"Ada oknum dari PKS yang minta mahar saat itu. Katanya rekomendasinya masih di Jakarta, untuk bisa dijemput harus bayar mahar. Padahal itu sudah mau penutupan, mana bisa diantar ke Cirebon dengan waktu yang mepet," ucap Siswandi.

Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPD PKS Kota Cirebon Karso dan pengurus DPP PKS belum mau berkomentar soal tudingan duit mahar tersebut.