MERDEKANEWS -Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini menegaskan, seorang pemimpin atau kepala negara diuji di saat krisis di masa pandemi Covid-19 saat ini.
Karena itu, kata Didik, kepemimpinnya harus mampu memperlihatkan bagaimana menangani krisis dengan baik, termasuk, bagaimana mengelola keuangan negara dalam rangka menuntaskan krisis tersebut.
“Sayangnya kepemimpinan negara saat ini dikelola oleh mereka yang kurang mampu mengelola krisis. Buktinya, anggaran digelontorkan sangat tinggi melalui APBN, tapi dampaknya kurang terasa,” ujar Didik ketika memberikan paparan bertema ‘Memahami Politik APBN’ pada peserta Sekolah Kepemimpinan Politik Bangsa (SKPB) Akbar Tandjung Institute Angkatan X Seri 12 yang digelar secara zoom, Rabu (28/7) malam.
Ketua Dewan Pengurus LP3ES ini mengatakan, kritik atas pola kepemimpinan di saat krisis pandemi Covid-19 harus terus disuarakan, sebab tidak mungkin lingkaran dalam kekuasaan melakukan kritik atas jalannya pemerintahan.
Ketika masalah ini ditanyakan lagi, mantan anggota DPR ini malah mengungkap pengalaman 9 tahun lalu ketika mendengar ceramah Jokowi bahwa dia butuh waktu pendekatan 51 kali untuk memindahkan sektor informal tanpa harus menggusur.
“Kalau dengan pola ini ingin memindahkan transmgrasi, sampai kapanpun tidak akan berhasil,” jawab Didik diplomatis.
Menurut Didik yang juga Rektor Unversitas Paramadina ini, menyatakan, tidak sulit memahami bagaimana APBN itu, karena tidak rumit dan mudah diteliti, apalagi jika ada kejanggalan antara pemasukan dan pengeluaran.
“Jika antara pemasukan dan pengeluaran ada perbedaan atau disparitas yang cukup tinggi , itu namanya defisit. Nah, defisit anggaran atau APBN kita saat ini sangat besar, tidak sesuai dengan penggunaannya,” katanya
Menurut Didik, defisit APBN kita saat ini sangat besar yaitu sekitar seribu triliun. Ini terlihat dari angka pendapatan yang bersumber dari pajak dan non pajak (hibah dan royalty), sebesar 1699 triliun, tapi pengeluaran atau belanja Pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp 2.670 triliun rupiah.
Angka defisit Rp 1000 triliun rupiah ini naik naik tiga kali lipat dari defisit sebelum pandemi Covid-19 yang hanya sekitar Rp 300 triliun. Kenapa demikian? Ketika APBN ini disusun, proyeksi penambahan anggaran untuk penanganan Covid dinaikan.
“Tapi yang terjadi, penanganan Covid-19 masih morat-marit, padahal sudah disokong anggaran yang besar. Ini terjadi karena tidak ada check and balance yang kuat. Dan di masa krisis biasanya ada ekonomi rente yang ikut bermain untuk mengutak atik APBN, tapi untuk kepentingan lain,” katanya.
Sebenarnya lanjut Didik, ketika menjawab pertanyaan peserta SKPB, angka defisit Rp 1000 triliun itu bisa dikurangi dengan langkah efesiensi yang dilakukan. Tapi hal ini malah tak terjadi, ujungnya generasi mendatang akan menanggung utang yang sangat besar itu.
“Jika tidak mau juga diperbaiki, itu namanya bebal, dan DPR sepertinya diam. Jadi DPR kurang kritis, sehingga APBN yang defisitnya sangat besar bisa lolos,” sindir Didik.
Sementara Direktur Program AT Institute, Agustian mengatakan, tema soal politik APBN ini sangat penting mengingat calon pemimpin itu harus memahami bagaimana sebuah APBN dan APBD disusun, proses tarikmenarik, dan bagaimana implementasi di lapangan.
Sedangkan Direktur Eksekutif AT Institute, Dr. Puji Wahono menambahkan, calon pemimpin bangsa harus paham soal ekonomi, khususnya ekonomi negara berupa penyusunan APBN, sumber APBN, dan dan pengelolaannya.
