Jakarta, MERDEKANEWS - Program Makan Bergizi Gratis, yang merupakan janji kampanye Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto, harus diwujudkan dengan penggunaan anggaran yang perlu diatur secara bijaksana. 

Pendiri Institut for Development of Economics and Finance (Indef), Prof. Dr. Didik J. Rachbini, mengingatkan, dana yang dibutuhkan untuk program tersebut sangatlah besar sehingga pelaksanaannya tidak boleh membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

“Program ini sebaiknya dilakukan secara bertahap, dimulai dari wilayah-wilayah miskin terlebih dahulu,” ujar Didik dalam diskusi “Makan Bergizi Gratis via UMKM: Apa Saja Pembelajaran ke Depan?" di Jakarta, Kamis (17/10/24).

Didik mengingatkan, adanya ancaman dari “bandit ekonomi” yang berusaha memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi, seperti monopoli pengadaan daging oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan dengan elite politik.

Oleh karena itu, Didik menekankan, perlunya kajian ekonomi politik yang mewajibkan desentralisasi dan pelibatan UMKM setempat dalam program MBG. 

“Tidak boleh dipusatkan di Jakarta dengan alasan standar mutu, karena ada pihak yang berusaha mengambil alih seluruh peluang bisnis tersebut,” tegasnya.

Sebagai langkah awal, Didik menyarankan, pemerintah untuk segera mengumpulkan data daerah rawan pangan dan UMKM setempat, serta melakukan studi kelayakan pasokan. 

Didik menegaskan, pentingnya pendekatan desentralisasi dan pengawasan ketat agar program MBG dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yakni meningkatkan gizi anak-anak di daerah rawan pangan tanpa menjadi beban bagi perekonomian negara.

"Hal ini penting untuk mencegah program MBG, yang bertujuan baik, menjadi “racun” bagi ekonomi nasional akibat ketidakadilan distribusi" pungkasnya.