Jakarta, MERDEKANEWS - Reformasi birokrasi yang dijanjikan era Presiden Joko Widodo dinilai belum 'nendang'. Izin usaha berbelit-belit, lahan pun sulit didapat. Kalaupun ada harganya selangit.  

Staf Khusus Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady, mengatakan, saat ini, sekitar 190 proyek dalam pipeline investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) masih mangkrak. Dengan kata lain, investasi tersebut belum teralisasi hingga kini.

"Ini yang belum terealisir. Ada di sektor industri, infrastruktur, pariwisata, pertambahan, dan perdagangan. Ini yang mau diselesaikan pemerintah," kata Edy di Kantornya, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Edy menyebut 190 proyek investasi yang masuk itu, nilainya lumayan jumbo yakni Rp351,19 triliun dan US$54 miliar. "Itu pipeline-nya dari 2010-2017," kata Edy.

Edy merinci ke-190 proyek investasi yang masuk pipeline pemerintah, terdiri dari 51 investasi di Jawa, 35 investasi di Sumatera, Kalimantan 26 proyek, Sulawesi 24 proyek, Bali dan Nusa Tenggara 9 proyek, Maluku dan Papua 18 proyek. Sementara yang belum ditentukan sebanyak 20 proyek, serta lebih dari 1 lokasi sebanyak 7 proyek.

Menurut Edy, belum teralisasinya proyek-proyek investasi tersebut terkendala banyak persoalan. Mayoritas masalah tanah atau lahan.

Bahkan, kata Edy, ada proyek yang terganjal masalah lahan sehingga mangkrak sampai 7 tahun. "Belum terwujudnya proyek investasi ini karena masalah perizinan, pertanahan, konsistensi peraturan karena terus berubah, dan janji-janji akan mendapatkan fasilitas, kemudian peraturan berubah," paparnya.

Edy menjelaskan, pemerintah sedang berupaya menyelesaikan kasus percepatan berusaha yang ditangani Pokja IV, Pokja II, Klinik Standarisasi, Klinik Tata Ruang, Klinik Fasilitasi, Klinik Tanah, dan lainnya. "Jadi kalau masalahnya tanah, masuk ke Klinik Tanah serta penyelesaian lainnya sesuai dengan kasusnya," ujar dia.

#BKPM#PresidenJokowi#JokoWidodo#Investasi#