Jakarta, MERDEKANEWS -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkap bahwa proyek pembangunan kilang minyak berkapasitas 500.000 barel yang dibangun berdekatan dengan Singapura di wilayah Sumatera bakal dibiayai sebagian oleh Danantara.
Hal itu dikatakan Bahlil saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat (07/03). Bahlil berharap ada investor lainnya, termasuk Pertamina, ikut serta berinvestasi dalam pembangunan kilang minyak tersebut.
"Sebagian (didanai) Danantara, sebagian kami lagi mencari. Kalau memang Pertamina bisa ikut, itu jauh lebih baik," kata Menteri ESDM seperti dikutip dari Antara, Sabtu (08/03).
Walaupun demikian, Bahlil belum dapat menyebutkan berapa porsi pembiayaannya nanti manakala telah mendapatkan investasi selain Danantara. “Belum sampai ke situ ya,” sambung Bahlil.
Bahlil menyebut daerah Sumatera menjadi lokasi pembangunan kilang minyak berkapasitas 500.000 barel itu karena pertimbangan bisnis. “Ya, itu adalah pertimbangan bisnis ya,” kata Bahlil.
Pembangunan kilang itu merupakan bagian dari 21 proyek hilirisasi tahap pertama yang bakal menerima kucuran dana investasi sebesar 40 miliar dolar AS. Proyek-proyek itu juga bagian dari target hilirisasi senilai 618 miliar dolar AS pada 2025.
Di samping pembangunan kilang, beberapa proyek utama lainnya juga mencakup pembangunan fasilitas penyimpanan minyak di Pulau Nipah, Kepulauan Riau, untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kemudian, ada pula proyek hilirisasi Dimethyl Ether (DME) baku batu bara sebagai substitusi impor LPG.
Selain sektor energi, Bahlil melanjutkan hilirisasi juga menyasar komoditas lain seperti tembaga, nikel, bauksit alumina, kemudian sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan.
Bahlil menegaskan pendanaan proyek-proyek itu tidak sepenuhnya bergantung pada investasi asing, misalnya untuk hilirisasi Dimethyl Ether (DME).
Dia menegaskan pemerintah terus meningkatkan jumlah proyek hilirisasi dalam tahapan berikutnya untuk mencapai target 26 sektor komoditas yang menjadi prioritas hilirisasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
