Jakarta, MERDEKANEWS - Kalangan pengusaha sawit di tanah air merindukan dukungan konkret dari Presiden Joko Widodo. Berbentuk instruksi presiden (Inpres) tentang Sawit. Lho?

Tak sedang bercanda, Ketua umum Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menyebut perlunya Inpres tentang Sawit. Alasannya, pengusaha sawit menghadapi tantangan yang luar biasa dari luar negeri.

Yang dimaksud tantangan sawit, apalagi kalau bukan sikap sejumlah negara di Eropa yang membatasi sawit asal Indonesia. Dan, kampanye hitam dari sejumlah LSM asing terhadap sawit Indonesia.

Selain itu, Joko bilang, sikap dari kementerian dalam membela sawit Indonesia, belum tegas dan jelas, alias abu-abu. “Terbanyak mereka masih berwacana. Padahal ini waktunya kita untuk action. Tapi masing-masing masih saja terus melakukan itu dan mempertahankan ego sektoral. Ini tidak akan ketemu kalau membawa ego masing-masing kementerian,” kata Joko di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Meski demikian, Joko mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang bersungguh-sungguh dalam membela industri sawit di tanah air. Hal itu sangat rasional, lantaran sawit menyumbang devisa sebesar Rp230 triliun.

Selain itu, pemerintah sudah melakukan kampanye positif sawit ke berbagai negara, dan mulai menjajaki untuk membuka pasar-pasar baru.  Namun karena isu negatif terhadap sawit sudah sangat lama disuarakan, maka langkah itu saja, menurut Joko, belumlah bisa efektif. “Menurut saya, perlu dan mendesak untuk segera diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres). Dengan begitu ada panduan jelas  apa yang harus dilakukan oleh masing-masing kementerian,” kata Joko.

Dalam banyak pertemuan dan GAPKI diundang sebagai pihak yang paling berkepentingan, acapkali mendengar suara sumbang. Karena, banyak kementerian acapkali merasa yang lebih paham soal sawit. “Kalau ingin tahu sawit, ya tanya kita (GAPKI) dong, atau Apkasindo. Makanya saya sering bilang dalam pertemuan itu, kalau tidak menguntungkan kita (GAPKI dan Apkasindo), ngapain kita ikut rapat,” kata Joko.

Dari pertemuan-pertemuan yang terkesan kurang produktif itu, maka Joko berkesimpulan, bahwa hanya Inpres yang bisa memberi arah untuk memperjuangkan sawit sekarang dan masa depan. “Tanpa itu, maka akan terus muter-muter dan tak kunjung bekerja. padahal, ini sudah mendesak untuk dilakukan secara bersama-sama," kata Joko.