MERDEKANEWS - Aktivis 98m Imanuel Ebenezer mengkritisi seleksi penjaringan direksi dan komisaris di BUMN. Prosesnya dikotori praktik mafia. Waduh.

Kata Noel, sapaan akrab Imanuel Ebenezer yang juga Ketua Organ Relawan JokoMania, salah satu organ pro Jokowi itu, menduga ada praktek mafia dalam pemilihan komisaris BUMN. "Ada petinggi yang juga pembantu presiden menjadi makelar dalan penjaringan ini. Makanya banyak kadrun pro khilafah yang bisa duduk di sana. Sementara relawan Jokowi yang nyata nyata telah berjuang full malah jadi gelandangan di luar. Ditendang setelah arena pilpres selesai," kata Noel dalam rilis kepada media di Jakarta, Minggu (26/7/2020).

Noel meminta, Presiden Jokowi turun tangan mengatasi persoalan ini. Jangan sampai ada kelompok yang mengambil keuntungan. "Mereka ini pemodal dari kelompok kelompok anti Jokowi. Sekarang malah kok diberi panggung. Relawan Jokowi yang kerja keras cuma.jadi penonton," tandas Noel.
    
Dirinya mengkhawatirkan kelompok kelompok gerakan anti Jokowi akan membesar dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Sementara kelompok pendukung Jokowi yang kecewa akan memilih menjadi penonton. "Kalau dibiarkan, barisan kecewa akan bertambah. Kita ini loyalis Jokowi tapi kok dibiarkan jadi pengemis. Yang anti malah seperti tamu istimewa," ucap Noel yang dulu aktif di Forum Kota (Forkot) dan Front Kota ini.

Sebelumnya, Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga memberikan klarifikasi atas dugaan mafia dalam pemilihan direksi dan komisaris BUMN. Pandangan itu jelas tidak benar.  

Menurut Arya, pemilihan direksi dan komisaris BUMN memiliki mekanisme tersendiri. Setiap orang yang terpilih menjabat direksi dan komisaris di perusahaan plat merah telah mengikuti serangkaian proses. “Yang namanya direksi dan komisaris itu dipilih ada prosesnya mencari orang yang tepat, orang yang emang punya kemampuan, orang yang punya latar belakang di industri tersebut,” kata Arya.

Arya menyayangkan pernyataan dari kalangan aktivis pro Jokosi yang menyebut direksi dan komisaris BUMN merupakaan orang-orang titipan. Atau menyebut adanya praktik mafia dalam rekrutmen direksi dan komisaris BUMN.  “Komisaris atau direksinya ya mana pernah terbuka. Jadi lucu, ini bukan jabatan publik. Ini kan posisi korporasi," kata Arya.