Jakarta, MERDEKANEWS - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung selama 2017 tidak seperti yang diharapkan dan sesuai Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan, Trimedya Panjaitan, menilai Jaksa Agung HM Prasetyo yang berasal dari Partai NasDem cenderung menjadikan hukum sebagai alat politik untuk menekan kader-kader partai lain yang menjadi kepala daerah.

"Menurut kami, kejaksaan hanya jalan di tempat. Bahkan, mohon maaf, kecenderungan saat ini, kesulitan terbesar kalau jaksa agung-nya dari partai politik. Politisasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, terhadap kader-kader partai lain, yang bukan satu partai dengan partainya Pak Jaksa Agung, itu terjadi," kata Trimedya Panjaitan, dalam Seminar Nasional Refleksi Hukum Akhir Tahun, di Jakarta, Kamis (21/12/2017), 

Seminar tersebut dibuka oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan menghadirkan sejumlah pembicara seperti pakar hukum pidana Romli Atmasasmita dan Ganjar Laksmana Bonaprapta, pakar hukum tata Negara Irman Putra Sidin, Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol M Fadil Imran, Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU Arif Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan Staf Ahli Kapolri Irjen Pol Iza Fadri, serta Ketua Bapilu PDI Perjuangan Bambang Dwi Hartono.

Trimedya menceritakan ada beberapa kader PDI Perjuangan yang menjadi kepala daerah ditekan oleh kejaksaan. Mereka menjadi target kemudian dicari kesalahannya.

"Terus terang saja, dari PDI Perjuangan ada tiga yang telah menjadi korban. Jadi diintip, dari partai mana, kemudian diintip dulu dosanya. Dan soal ini, sebenarnya Golkar paling banyak," ungkapnya.

Atas politisasi yang dilakukan Kejaksaan tersebut, Trimedya mengaku sudah menyampaikannya langsung ke Jaksa Agung dalam rapat kerja di Komisi III DPR. Pihaknya menekankan Jaksa Agung agar penegakan hukum di 2018 nanti benar-benar profesional.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, apa yang dikatakan Trimedya adalah bentuk evaluasi penegakan hukum selama 2017. Dan itu sebagai bentuk komitmen PDI Perjuangan dalam mendukung upaya penegakan hukum yang sebenar-benarnya. ''PDI Perjuangan menentang setiap upaya politisasi hukum, siapa pun yang melakukan," katanya dikutip Antara.

Diketahui Jaksa Agung HM Prasetyo adalah kader partai NasDem di bawah kepemimpinan Surya Paloh.