Jakarta, MERDEKANEWS - Indonesia dinilai bisa terhindar dari deindustrialisasi sekaligus menuju negara maju jika Pemerintah mampu memasok listrik dalam jumlah besar dan terjangkau.

"Deindustrialisasi adalah sebuah fakta yang tak dapat dipungkiri. Namun dapat dihindari jika Pemerintah mampu menjamin ketersediaan listrik untuk menjamin bergeraknya sektor industri," kata Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Zulnahar Usman di Jakarta, Selasa (19/12/2017).

Menurut Zulnahar, pemerintah harus belajar dari proses industrialisasi Korea Selatan yang mampu bangkit menuju negara industri maju karena mengedepankan tiga aspek yaitu listrik, industri dan PDB (Produk Domestik Bruto).

Berbeda dengan Indonesia, saat ini kontribusi industri manufaktur terhadap PDB terus merosot dari 29% pada 2001, menjadi hanya 20,6% pada 2016, dengan kecenderungan yang masih menurun.

Faktor inilah yang diduga menjadi salah satu penyebab melemahnya perekonomian nasional. Sehingga berdampak kepada merosotnya penjualan listrik yang cukup signifikan.

Bila kontribusi industri manufaktur terhadap PDB terus menurun, maka Indonesia dalam ancaman perangkap pendapatan menengah, atau middle income trap. Untuk keluar dari perangkap tersebut, sektor industri perlu tumbuh paling sedikit 1,5% di atas pertumbuhan ekonomi. Masalahnya, dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan sektor industri di bawah pertumbuhan ekonomi.

Ia membandingkan Indonesia dengan Korea Selatan yang sukses menjalankan industrialisasi. Di era 1950-an, nilai PDB per kapita Korea Selatan hampir sama dengan Indonesia di kisaran US$800 per kapita.

Tahun 1970-an, saat negeri Gingseng ini melakukan program industrialisasi, nilai PDB negara itu tidak berbeda jauh dengan Indonesia yakni US$2.800 per kapita. Namun 30 tahun kemudian, atau sekitar 2000-an, ekonomi Korea Selatan meroket bahkan menembus angka US$20.000 per kapita, sementara Indonesia masih di level US$3.000.

Korea Selatan bertumpu pada industri yang terstruktur dan masif dengan mengandalkan industri berat dan berteknologi maju, sementara Indonesia justru mengembangkan industri yang bersifat padat karya dengan nilai tambah yang rendah.

Zulnahar yang juga Ketua Pokja ESDM KEIN ini menuturkan saat PDB per kapita masih rendah maka listrik menjadi penyumbang utama terhadap PDB melalui industri manufaktur, namun ketika PDB per kapita sudah tumbuh di atas US$10.000, maka kontribusi listrik menjadi berkurang karena ekonomi kian bertambah kompleks.

Untuk itu, ujar Zulnahar, Pemerintah harus memiliki program "quick win" yang fokus pada satu industri yang secara cepat dapat membangkitkan ekonomi. Semisal, industri pertambangan serta produk hilirisasi tambang, kemudian diteruskan dengan program jangka panjang yang berkelanjutan bersifat padat investasi dan teknologi.

Salah satu sumber daya alam Indonesia yang harus dikembangkan adalah logam tanah jarang. Di mana, pemisahan logam tanah jarang dari monazite akan menghasilkan thorium yang dapat dijadikan sumber bahan bakar dari pembangkit listrik tenaga thorium yang bersih tanpa emisi, memiliki densitas energi jauh lebih besar dibandingkan fosil dan dengan biaya murah.

"Thorium tidak dapat disangkal akan menjadi energi masa depan dan logam tanah jarang akan menjadi komoditas yang lebih strategis dari minyak, keduanya dapat dijadikan prioritas industri nasional menuju industri nasional berbasis inovasi dan teknologi," ujarnya.