Jakarta, MERDEKANEWS – Satu persatu borok Ahok mulai terkuak. Beberapa kasus yang dulu tersembunyi kini mulai bermunculan.

Kasus-kasus tersebut dituding telah merugikan keuangan daerah hingga Jakarta selalu dicap ambruk dalam pengelolaan keuangan daerah oleh BPK. Sebut saja pembelian lahan Cengkareng, RS Sumber Waras, menaras BTS, reklame atau bilboard hingga duit CSR.

Jubir Relawan Anies-Sandi, Budi Siswanto mengatakan, dalam pertemuan terbatas dengan Gubernur Anies Baswedan dirinya telah menjabarkan persoalan yang ada di ibukota.

Persoalan itu yakni kata Ketua Forum Bersama Jakarta ini pembelian lahan RS Sumber Waras, lahan Cengkareng, izin reklame (bilboard) dan menara BTS atau tower komunikasi hingga pengelolaan duit CSR.

“Jika masalah ini tidak dibenahi maka target pemprov untuk meraih WTP dari BPK akan sangat berat. Reklame dan BTS misalnya banyak yang berdiri tanpa izin dan tidak memberikan kontribusi buat keuangan daerah (PAD),” ungkap Budi kepada wartawan, Sabtu (16/12/2017).

Dia melanjutkan, harus ada audit secara menyeluruh terhadap persoalan-persoalan peninggalan Ahok. “Terkait CSR banyak SKPD yang mengelola dana itu. Hingga kini laporan dan penggunaannya tidak jelas,” ungkap Budi.

Budi berharap di era Anies-Sandi pendataan soal aset daerah bisa berjalan dengan baik dan benar. Karena, saat Ahok memimpin banyak SKPD yang cuek dan hanya bekerja berdasarkan perintah. “SKPD banyak yang tidak kreatif. Mereka bekerja penuh tekanan dan banyak masalah soal hukum,” ungkapnya.