Jakarta MERDEKANEWS - DPR akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk proyek pembangunan Gedung baru DPR senilai Rp 5,7 triliun agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan negara.

Namun sampai saat ini, Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih melakukan kajian kelayakan Gedung Nusantara I DPR. Apakah DPR memerlukan gedung baru atau cukup renovasi ?.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, DPR masih menunggu hasil kajian dari PUPR, sehingga belum ada kepastian pembangunan gedung.

Fadli mengaku, sempat membicarakan kembali rencana pembangunan gedung DPR dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di acara pelantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Saya sempat bicara dengan Pa Basuki soal Gedung DPR ini," kata Fadli.

Fadli menilai, renovasi gedung bisa sekalian dengan pembangunan gedung baru. Sebab, menurut dia, gedung DPR saat ini kurang memadai dengan kapasitas 800 orang sedangkan jumlah orang saat ini jauh lebih banyak.

Politis Gerindra ini juga tidak keberatan jika proyek pembangunan Gedung DPR ini dikerjakan oleh BUMN dan pemerintah. 

"Silakan saja bila pemerintah dan BUMN ingin mengerjakan pembangunan gedung ini,"ujar Fadli.