Jakarta, MERDEKANEWS - Mahalnya tiket pesawat sangat mengganggu masyarakat. Apalagi rakyat Indonesia sedang bersiap menghadapi mudik lebaran. Ironisnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selalu berdalih kekurangan bukti adanya kartel pesawat.

Aliansi Rakyat mengancam akan memobilisasi massa jika KPPU tidak pro rakyat. Mereka juga meminta Polri turun tangan mengatasi masalah kartel pesawat.

Koordinator Aliansi Rakyat Anti Kartel Tiket Pesawat Akhmad Yuslizar,  meyakini adanya kartel pesawat bukan sekadar dugaan. "Sederhana saja, tiket ke Singapura dan Batam berbedanya bisa 3 x lipat. Cek saja harga tiket pesawat di berbagai situs penjualan pesawat online," tandas Yos sapaan akrabnya di Jakarta, Minggu (12/5/2019).

Dua maskapai penerbangan RI, Garuda Indonesia dan Lion Air Group dinilai melakukan praktik duopoli dan kartel karena menguasai pasar di Indonesia. Dugaan kartel tiket pesawat sebelumnya menyeruak lantaran makin sedikitnya pemain besar di industri ini sehingga menimbulkan risiko konkalikong antar pemain untuk bersepakat mengatur harga. "Kita lihat KPPU juga tidak serius menyelesaikan tugasnya. Sudah sejak Januari, mereka selalu beralasan belum menemukan bukti yang serius," tandasnya.

Karena itu, Yos yang juga Ketua Forum Jurnalis Jakarta menegaskan sudah banyak kelompok yang meminta untuk beraliansi untuk sama2 memperjuangkan kepentingan masyarakat. "Kita minta Polri dan Kejaksaan turun tangan mengatasi persoalan kartel pesawat ini. Kasihan rakyat, mau lebaran. Belum lagi anak-anak sekolah yang mau menghadapi liburan panjang," ucapnya.

Ditambahkan Yos lagi, banyak pelaku pariwisata juga resah dengan mahalnya tiket pesawat ini. "Banyak hotel yang sepi di sejumlah daerah wisata. Akhirnya perekonomian jeblok. Klo KPPU belum bisa menyelesaikan masalah ini, kita akan moblisasi massa besar-besaran," tegasnya.