Jakarta, MERDEKANEWS – Penolakan acara DWP terus bergulir. Acara yang menampilkan para DJ beken itu dituding hanya sebagai ajang maksiat.

Tudingan ini disampaikan pengamat Jakarta, Sugiyanto. “Karena setiap acara itu pada mabok, pakian bikini dan memang banyak yang jual miras,” tegasnya, Selasa (12/12/2017).

SGY sapaan Sugiyanto juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan dengan mengaudit izin penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP).

Dia menduga ada gratifikasi di balik terbitnya izin tersebut. Walau ditolak banyak kalangan tapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) terkesan bergeming atau acuh.

"Bukan rahasia kalau dalam proses perizinan ada take and give. Itu sebabnya meski penyelenggaraan DWP ditolak banyak kalangan, izin tak juga dibatalkan," ujar terangnya.

Seperti diketahui, penyelenggaraan DWP digelar pada 15-16 Desember 2017. Warga Kemayoran, Jakpus secara tegas juga telah menolak DWP karena tidak sesuai dengan budaya Indonesia, dan hanya mendorong generasi muda menjadi generasi hedonis yang dekat dengan narkoba serta seks bebas.

Hingga saat ini, selain Katar, LSM yang menolak acara ini adalah FKDM, Amarta, Gemais Betawi, dan INFRA.